Bandung Infonasionalnews – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja lebih fokus dan maksimal dalam menuntaskan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PJP) Tahun Anggaran 2025 sekaligus mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Arahan tersebut disampaikan Iskandar saat memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (13/7/2026). Menurutnya, dua agenda strategis tersebut akan menjadi penentu arah pembangunan dan efektivitas program Pemerintah Kota Bandung pada tahun-tahun mendatang.
Iskandar menegaskan, setiap OPD harus mengirimkan perwakilan yang benar-benar memahami substansi program dan kegiatan saat mengikuti pembahasan PJP. Hal itu dinilai penting agar proses evaluasi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan menghasilkan data yang akurat.
> "Saya harapkan yang hadir dari dinas atau badan adalah perwakilan yang benar-benar memahami substansi kegiatan. PJP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2025," ujar Iskandar.
Menurutnya, kualitas pembahasan sangat bergantung pada kesiapan perangkat daerah dalam menjelaskan capaian program, penggunaan anggaran, hingga berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.
Tak hanya menyoroti penyelesaian PJP, Iskandar juga meminta seluruh perangkat daerah mulai mematangkan bahan pembahasan RKPD 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah usulan program yang disusun berdasarkan pagu anggaran awal sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masing-masing OPD.
Karena itu, setiap perangkat daerah diminta menyampaikan rincian program, kebutuhan anggaran, serta argumentasi yang kuat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kota Bandung ke depan.
> "Saya memahami beberapa dinas atau badan mungkin merasa anggaran yang tersedia masih kurang untuk mendukung pelaksanaan program. Karena itu, pada pembahasan RKPD nanti detail kebutuhan dan kegiatan harus disampaikan secara lengkap," katanya.
Iskandar mengungkapkan, dirinya telah menerima berbagai surat dan masukan dari sejumlah perangkat daerah mengenai kebutuhan program prioritas yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan RKPD.
Menurutnya, seluruh dokumen pendukung harus dipersiapkan secara matang agar proses perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara terukur, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia berharap momentum pembahasan RKPD tidak sekadar menjadi agenda administratif, melainkan menjadi ruang strategis untuk menyusun prioritas pembangunan Kota Bandung yang lebih efektif, berkualitas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
> "Mohon semuanya dipersiapkan dengan baik. Pembahasan RKPD menjadi momentum penting untuk memastikan program-program prioritas dapat terakomodasi secara optimal," tegasnya.
Melalui percepatan penyelesaian PJP 2025 dan penyusunan RKPD 2027 yang lebih matang, Pemerintah Kota Bandung menargetkan setiap program pembangunan memiliki arah yang jelas, didukung perencanaan yang akuntabel, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bandung.**(Ivan Sukenda).
.jpg)
