BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung menyiapkan anggaran hingga Rp56 miliar untuk mendukung operasional Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema Public Service Obligation (PSO). Namun, anggaran tersebut belum dicairkan karena Pemkot Bandung masih menunggu kesepakatan bersama mengenai mekanisme pembiayaan dan besaran kontribusi masing-masing daerah.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, anggaran PSO telah disiapkan dalam APBD. Kendati demikian, Pemkot Bandung memilih menahan pembayaran sampai perhitungan tagihan dari pengelola BRT benar-benar jelas dan disepakati seluruh pemerintah daerah yang terlibat.
«“Kalau kita sudah menganggarkan, tapi masih ditahan. Karena ingin tahu kesepakatan bersama dulu. Hitungannya seperti apa,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (24/8/2026).»
Tagihan PSO Diperkirakan Keluar Awal September
Menurut Farhan, layanan yang masuk dalam operasional BRT telah berjalan sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026, melalui layanan Metro Jabar Trans (MJT) dan feeder.
Tagihan PSO diperkirakan mulai diterbitkan pada 1–5 September 2026. Sebelum pembayaran dilakukan, Pemkot Bandung akan melakukan pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah terkait untuk memastikan angka yang ditagihkan sesuai dengan kondisi operasional di lapangan.
Ada enam pemerintah daerah yang terlibat dalam skema pembiayaan tersebut, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.
Farhan menyebut, waktu sekitar 10 hari akan digunakan untuk melakukan rekonsiliasi dan memastikan seluruh angka pembiayaan dapat diterima bersama.
«“Kita punya waktu sekitar 10 hari ini untuk memastikan bahwa semua tagihannya nanti, rekonsiliasi angkanya, masuk akal dan diterima oleh semuanya,” katanya.»
Rp49–56 Miliar Belum Menjadi Angka Final
Farhan menegaskan, angka Rp49 miliar hingga Rp56 miliar yang disiapkan Pemkot Bandung belum dapat disebut sebagai nilai final pembayaran PSO.
Nilai tersebut masih menunggu tagihan resmi dan hasil rekonsiliasi antardaerah.
«“Belum. Baru di kantongan. Lumayan lah, Rp49 sampai Rp56 miliar,” ujar Farhan.»
PSO sendiri merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap operasional transportasi publik. Dana tersebut antara lain digunakan untuk membiayai gaji pengemudi, bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, pengadaan, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Kebutuhan PSO Capai Rp200 Miliar per Tahun
Besarnya kebutuhan pembiayaan BRT menjadi perhatian tersendiri. Farhan menyebut total kebutuhan PSO diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun.
Dari total tersebut, Kota Bandung diperkirakan harus menanggung kontribusi hampir 25 persen, sehingga beban pembiayaan yang harus disiapkan Pemkot Bandung cukup besar.
«“Kalau terbesar sih pasti di kita. Dari Rp200 miliar setahun itu kita kebagian sekitar hampir 25 persen sekarang,” ungkapnya.»
Namun, menurut Farhan, pembahasan PSO tidak cukup hanya melihat besaran subsidi operasional. Pemkot Bandung juga perlu mempertimbangkan berbagai dampak pembangunan dan operasional BRT terhadap aktivitas masyarakat.
BRT Tak Hanya Soal Transportasi, Dampaknya ke Kota Ikut Disorot
Farhan menyoroti sejumlah persoalan yang muncul seiring pembangunan dan operasional BRT di Kota Bandung. Di antaranya pengalihan parkir, penataan ruang jalan, hingga dampak terhadap pedagang kaki lima (PKL).
Persoalan tersebut dinilai masih membutuhkan penyelesaian.
«“Karena pembangunan ini saja kan kita menimbulkan banyak masalah dan belum selesai masalahnya. Pengalihan parkir, penanganan dampak terhadap PKL dan lain-lain juga belum selesai,” katanya.»
Karena itu, Pemkot Bandung ingin memastikan skema pembiayaan BRT berjalan secara transparan, terukur, dan sejalan dengan manfaat yang diterima masyarakat.
Dengan anggaran hingga Rp56 miliar yang sudah disiapkan, bola kini berada pada proses rekonsiliasi. Pemkot Bandung menunggu kesepakatan bersama enam daerah sebelum dana PSO benar-benar dibayarkan.
Di sisi lain, masyarakat juga menanti agar besarnya dukungan anggaran tersebut berbanding lurus dengan layanan transportasi publik yang semakin nyaman, terjangkau, aman, dan mampu mengurangi kemacetan di kawasan Bandung Raya.**(Ivan Sukenda).
.jpg)
.jpg)
