BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung menaruh perhatian serius terhadap warga yang mengalami perubahan status kesejahteraan dari Desil 5 ke Desil 6. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai kelompok ini justru perlu mendapat perhatian lebih karena perubahan status dalam pendataan berpotensi membuat mereka kehilangan akses bantuan sosial, meski kondisi ekonominya masih tergolong rentan.
Farhan menyampaikan hal tersebut di Balai Kota Bandung, Senin (24/8/2026). Menurutnya, penerapan kebijakan berbasis desil harus dilakukan secara hati-hati agar data kesejahteraan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
“Kalau buat kami di Kota Bandung yang paling rentan itu adalah antara Desil 5 ke Desil 6,” ujar Farhan.
Bukan Sekadar Angka, Nasib Warga Harus Jadi Pertimbangan
Farhan menjelaskan, masyarakat pada Desil 9 dan Desil 10 secara umum dinilai sudah lebih mampu dan memiliki pendapatan tetap. Konsekuensinya, kelompok tersebut dapat kehilangan akses terhadap sejumlah subsidi, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Namun, pemerintah tetap diminta mencermati kondisi faktual di lapangan. Sebab, perubahan status dalam data belum tentu selalu menggambarkan perubahan kemampuan ekonomi warga secara nyata.
“Untuk itu memang kami akan mencermati di lapangan secara sangat hati-hati mengenai penerapan-penerapan aturan terhadap Desil 9 dan Desil 10 ini,” katanya.
Menurut Farhan, persoalan yang tidak kalah penting justru terjadi pada masyarakat yang berada di batas Desil 5 dan Desil 6.
Jika warga Desil 9–10 menghadapi konsekuensi berupa berkurangnya akses subsidi, warga yang berpindah dari Desil 5 ke Desil 6 berpotensi menghadapi persoalan berbeda, yakni tidak lagi menerima bantuan sosial, padahal kondisi ekonominya masih rentan.
“Kalau Desil 9, 10 kan tidak bisa menikmati subsidi. Kalau Desil 5 ke Desil 6, ini adalah tidak bisa menerima bantuan. Padahal posisinya juga sangat jauh lebih rentan,” tegas Farhan.
Pemkot Bandung Akan Pantau dari Tingkat Kewilayahan
Untuk mencegah warga rentan terlewat dari perlindungan pemerintah, Pemkot Bandung akan memperkuat pemantauan hingga tingkat kewilayahan.
Salah satu instrumen yang disebut Farhan adalah program Siskamling Siap Jaga Bencana, yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun kondisi yang sedang mereka hadapi.
“Kita masih jalan Siskamling Siap Jaga Bencana untuk memastikan bahwa warga di setiap kewilayahan itu bisa menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah tidak hanya bergantung pada data administratif, tetapi juga memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Akurasi Data Jadi Kunci
Farhan menegaskan, persoalan desil bukan sekadar perubahan angka dalam sistem pendataan. Akurasi data menjadi faktor penting agar kebijakan bantuan dan subsidi tidak salah sasaran.
Pemkot Bandung juga akan mencermati mekanisme pelaporan apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi masyarakat, termasuk kanal yang disediakan pemerintah pusat untuk memperbarui status desil.
“Kalau saya enggak salah itu ada yang namanya website untuk melaporkan tentang perubahan desil tersebut,” katanya.
Karena itu, Pemkot Bandung memastikan isu Desil 9–10 tetap diperhatikan, namun tidak ingin persoalan warga yang berada dalam transisi Desil 5 ke Desil 6 terabaikan.
“Isu Desil 9, 10 penting, namun kami juga tidak mungkin mengabaikan isu transisi Desil 5 ke Desil 6,” ujar Farhan.
Jangan Sampai Warga Rentan Terlepas dari Perlindungan
Pemerintah Kota Bandung pada akhirnya ingin memastikan bahwa perubahan status dalam pendataan tidak serta-merta membuat warga yang masih membutuhkan perlindungan kehilangan akses bantuan.
Farhan menekankan pentingnya instrumen bantuan yang mampu mengantisipasi kondisi warga yang berada di wilayah transisi, sekaligus memastikan pembaruan data dilakukan secara akurat dan responsif.
“Yang paling penting adalah instrumen-instrumen untuk berbagai macam bantuan, terutama sekali lagi transisi Desil 5 dan Desil 6 itu bisa tertangani dengan baik,” pungkasnya.
Pesan Pemkot Bandung jelas: data harus akurat, kebijakan harus tepat sasaran, dan warga yang masih rentan jangan sampai kehilangan perlindungan hanya karena perubahan status dalam pendataan.**(Ivan Sukenda).
.jpg)
.jpg)
