Bandung [infonasionalnews]
Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menanggapi santai gugatan terhadap dirinya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pendidikan yang dibuatnya. Menurut KDM gugatan tersebut justru mencerminkan bahwa roda pemerintahan berjalan dan berpihak pada masyarakat. "Gugatan PTUN itu hak setiap orang. Saya justru bahagia digugat, karena itu artinya Gubernur Jawa Barat bekerja," ujar KDM seusai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, Industri (KSTI) tahun 2025 yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), di Jalan Tamansari, Kota Bandung pada Kamis 7 Agustus 2025.
Gugatan itu, kata KDM, berkaitan dengan upaya Pemprov Jabar menyelamatkan puluhan ribu anak dari ancaman putus sekolah. Ia menyebut, sebanyak 47.000 anak kini bisa mengakses pendidikan di sekolah negeri secara gratis. Tak hanya itu, dalam Perubahan Anggaran 2025, Pemprov juga menyiapkan dukungan berupa seragam dan sepatu untuk para siswa.
KDM pun mengajak semua pihak untuk tidak sekadar mengkritik, namun berbicara berdasarkan data. Ia menjelaskan bahwa tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Namun, di saat yang sama, jumlah sekolah swasta justru bertambah. "Tahun ini saja sekolah swasta nambah lebih dari 60. Nanti kita petakan, apakah penurunan murid itu karena rekrutmen di sekolah negeri atau karena faktor lain. Jangan menyimpulkan sebelum melihat data," katanya.
Menurut KDM pun semua fakta itu bisa diuji dan disampaikan secara terbuka di PTUN.
KDM juga menegaskan, semua anak yang kini belajar di sekolah negeri telah terdaftar dalam Dapodik dan berhak mendapatkan layanan pendidikan. Untuk mendukung itu, Pemprov Jabar akan mempercepat pembangunan ratusan ruang kelas baru, terutama di wilayah padat seperti Kota dan Kabupaten Bekasi, Bogor, Bandung, serta Kota Depok.
"Di APBD Perubahan ini kita targetkan pembangunan ratusan ruang kelas baru, meskipun waktunya mepet. Tahun 2026, kita akan bangun lima sekolah baru lagi," ujarnya.
KDM juga menyoroti minimnya pembangunan sekolah di masa pemerintahan sebelumnya. "Tahun 2020 itu nggak ada satu pun sekolah yang dibangun Pemprov. Bahkan di APBD murni 2025 yang saya terima saat menjabat, anggaran pembangunan ruang kelas itu nol rupiah. Baru saya ubah lewat pergeseran anggaran menjadi Rp350 miliar," ucapnya. Setiap sekolah juga kata dia, akan dibangun trotoar, halte, toilet per kelas, dan AC di daerah panas. Sekaligus air bersih yang juga menjadi perhatian utama.
Menutup pernyataannya, KDM membuka diri terhadap kritik, asalkan kritik tersebut objektif dan berbasis data. "Saya bersedia dikritik oleh siapapun, tapi tolong kritiknya jangan asal tuduh. Kritik itu harus berdasarkan riset, data, dan sains. Bukan asumsi," katanya.
Sementara itu selain sektor pendidikan, kata KDM Pemprov Jabar juga mengalokasikan anggaran besar untuk infrastruktur dan lingkungan. "Di perubahan anggaran 2025, terdapat Rp2,6 triliun untuk pembangunan jalan, lalu Rp600 miliar untuk penerangan jalan umum. Selain itu adaRp450 miliar untuk revitalisasi sungai dan pengerukan danau. Terakhir ada pula program rumah rakyat miskin dengan desain rumah panggung khas Jabar," katanya.(Ivan Sukenda).**
.jpg)
.jpg)
.png)
