SUKAMARA/KALTENG, INFONASIONALNEWS. ONLINE
Dugaan adanya proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa atau peningkatan Jaringan Pengairan Sungai Baru, kecamatan Jelai, kabupaten Sukamara, provinsi Kalteng mengalami keterlambatan pekerjaan dan tidak sesuai jangka waktu yang ditentukan mendekati dari kebenaran, senin (29/12/2025).
Sesuai no kontrak 163/KTRK-APBDP/SDA/DUPR-KT/VII/2025 yaitu kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi seluas 1000 HA-3000 HA di lintas daerah yang terletak di Sungai Baru, kecamatan Jelai, kabupaten Sukamara menjadi sorotan publik.
Karena pekerjaan ini menelan anggaran yang fantastis atau menelan anggaran hingga milyaran namun pekerjaan ini tidak selesai sesuai isi kontrak yang tertera di papan kontrak.
Saat awak media mengkonfirmasi ke kepala Dinas PUPR provinsi melalui pesan singkat di Whatshapp menyampaikan, silahkan hubungi PPK nya agar lebih jelas, ujar Kadis.
Kadis juga menambahkan bahwa apabila ada keteledoran dalam suatu pekerjaan terutama proyek dari pusat, provinsi ataupun kabupaten maka akan di tindak sesuai ketentuan, tambahnya.
Awak media pun mencoba menghubungi pihak PPK dinas PUPR provinsi namun belum bisa di hubungi.
Dari nara sumber di lapangan yan tidak mau menyebutkan namanya, menyampaikan kepada awak media ini bahwa, pekerjaan memang tidak selesai sesuai ketentuan di dalam kontrak yang berakhir pada tanggal 3 desember 2025 dan bahkan pekerjaan ini hampir beberapa kilo yang belum selesai, ujar nara sumber kami.
Nara sumber kami ini juga menambahkan bahwa pekerjaan yang ada di kabupaten Sukamara ini terkesan banyak yang di duga bermasalah dan ada juga yang diduga mangkrak,tambahnya.
Kami salah satu dari masyarakat kabupaten Sukamara sangat menginginkan Sukamara ini berkembang seperti kabupaten lain tetapi kalau seperti ini faktanya, apakah kabupaten Sukamara akan bisa berkembang seperti yang diharapkan, pekerjaan yang menggunakan anggaran negara pun di duga banyak bermasalah.
Kami menduga semua proyek besar atau anggaran yang cukup fantastis ini terkesan terkoordinir oleh oknum pejabat tinggi di daerah kabupaten Sukamara ini karena sebelum di lakukan lelang di duga pekerjaan sudah ada pemiliknya terlebih dahulu, dimana bentuk transparansi terhadap publik dari pemerintah daerah setempat, ujar nara sumber kami ini.
Karena kita ini negara demokrasi, bentuk transparansi itu harus di utamakan agar tidak ada dugaan pembohongan publik yang dilakukan oleh oknum pejabat tinggi daerah khususnya di kabupaten Sukamara.
Awak media ini meminta kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) BPK, baik dari pusat maupun provinsi, Kejaksaan Agung, agar segera turun ke lapangan untuk melakukan audit khususnya di kabupaten Sukamara, provinsi Kalimantan Tengah.
Berita kami inipun tidak akan berhenti sampai disini, sampai adanya kejelasan dari berbagai pihak terkait masalah pekerjaan ini. (Laila)
.jpg)
.jpg)
.png)
