Pos Pengaduan Gedung Sate Mulai Dibuka, ratusan Warga Antusias Melapor

Bandung/Jabar, Infonasionalnews.my.id

Pos Pengaduan Gedung Sate Mulai Dibuka, ratusan Warga Antusias Melapor ke Pos layanan pengaduan warga di Balai Pananggeuhan, Gedung Sate mulai dibuka, Senin (6/10/2025) ini sudah datang oleh ratusan warga dari berbagai daerah.

Pertanggal 6 Oktober, Pemprov Jawa Barat resmi membuka Pos Layanan Pengaduan Masyarakat yang berlokasi di Gedung Sate Kota Bandung.

Posko yang diberinama Bale Pananggeuhan tersebut hanya melayani 3 masalah sosial yang diantaranya Kesehatan, Pendidikan dan juga Hukum.

Layanan tersebut buka setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 08.00–16.00 WIB dan terbuka untuk seluruh warga.

“ Satu, orang sakit yang butuh bantuan biaya, termasuk BPJS, ongkos berobat, atau obat yang tidak ditanggung. Kedua, soal anak sekolah, jangan sampai tidak sekolah hanya karena seragam. Ketiga, layanan hukum. Untuk yang ini, pengacara sudah siaga. “ ucap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Bale Pananggeuhan sendiri, merupakan tempat layanan pengaduan ini bersifat satu pintu yang dikelola Setda Pemprov Jabar. Tempat ini dibuat, untuk pelayanan dan pengaduan satu pintu bagi masyarakat Jabar dalam bidang kesehatan, pendidikan dan bantuan hukum.

Bale Pananggeuhan ini buka sejak pagi pukul 08.00 WIB - 16.00 WIB dari Senin sampai Jumat. Lokasi Bale Pananggeuhan ini berada di pinggir Masjid Pemprov Jabar. Saat memasuki Bale Pananggeuhan ini, warga Jabar akan disambut oleh petugas yang berjaga di depan pintu sekaligus mengarahkan untuk mengambil nomor antrean. 

Menurut Analis Kebijakan Utama Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Jabar, Iip Hidajat, Bale Pananggeuhan kini menjadi wadah baru yang menggabungkan konsep pelayanan terpadu dan pengaduan publik.

Iip menjelaskan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan perhatian khusus agar Bale Pananggeuhan benar-benar menjadi ruang yang hidup bagi masyarakat yang membutuhkan solusi atas berbagai persoalan. “Jadi tidak hanya di (Lembur) Pakuan Subang, tapi Gedung Sate juga difungsikan untuk melayani warga,” ujar Iip

Iip mengatakan, seluruh ASN di lingkungan Gedung Sate diminta memberikan pelayanan terbaik, tanpa birokrasi berbelit. Ia mengungkapkan, antusiasme warga di hari pertama menunjukkan tingginya harapan publik terhadap kehadiran Bale Pananggeuhan.

Setiap laporan masyarakat, kata dia, akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dengan target penyelesaian secepat mungkin.“Pak KDM kan lari, ya kita juga harus lari. Kita dorong percepatan dan pelayanan maksimal. Ini bagian dari komitmen kita,” katanya.

Semua warga yang datang untuk memberikan laporan. Andri dan Yanti yang merupakan pasangan suami istri dari Bandung Barat misalnya, datang untuk mengadukan permasalahan hukum yang menimpa keluarganya tepatnya kasus kecelakaan di Tol KM 13,5 Moh Toha (masuk Polresta Bandung).

"Kecelakaan terjadi 5 September lalu. Saat itu mobil kami sedang mogok, saya pun tengah mencari sparepart, tapi tiba-tiba ada pengendara lain melaju dengan kecepatan tinggi menabrak kakak ipar saya. Mereka sampai sekarang tak tanggung jawab, katanya mau diselesaikan secara kekeluargaan tapi sampai saat ini enggak ada itikad baik. Semoga dengan mengadukan ke sini masalah cepat selesai. Kami meminta ganti unit mobil dan tanggung jawab ke anak almarhuk yang menjadi yatim sekarang. Waktu itu mereka menyanggupi tapi ternyata sampai sekarang belum dan justru saling lempar antara sopir dengan bosnya," katanya.

Warga Batununggal, Kota Bandung, Ai Rosita (55) mengaku sengaja datang ke sini lantaran ingin meminta bantuan Pemprov Jabar untuk pendidikan anaknya sekaligus kebutuhan kehidupannya sehari-hari. 

"Ya mudah-mudahan bisa mendapatkan bantuan untuk pendidikan anak saya minimal sampai lulus SMA dan berharap bisa bertahan hidup," ujar Ai.

Menurut Ai, ia punya anak tiga, satu sudah menikah, satu duduk di kelas 2 SMA, dan satu lagi baru masuk SMP. Biaya hidup saat ini berat, apalagi bagi dirinya sebagai seorang janda. "Saya bekerja sebagai buruh cuci yang upahnya pas-pasan, kadang ada bekal untuk anak dan terkadang tak ada. Saya dapat bantuan program keluarga harapan (PKH) diancam dicoret, lalu bantuan pendidikan pun khawatir tak sampai. Maka, saya hanya ingin bisa bertahan hidup enggak muluk-muluk," katanya.

Ai mengaku, pelayanan ini tidak ribet melainkan cepat kurang dari 15 menit untuk mendapatkan surat tanda terima yang tercantum nomor pelayanan tersebut. Nantinya, warga Jabar dihubungi langsung untuk tindaklanjutnya.

Hingga tengah hari, berdasarkan catatan petugas sudah ada sebanyak ratusan aduan yang masuk. Warga Jabar yang datang hanya perlu mempersiapkan kartu keluarga (KK) dan KTP. Nantinya, akan diarahkan sesuai keluhannya, entah kesehatan, pendidikan, atau bantuan hukum.

Usai menyampaikan aduan, para warga tak langsung pulang. Mereka, mendapatkan sajian semangkuk Mie Kocok khas Bandung.