Seminar Antikorupsi di Gedung Merdeka: DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat Gandeng KPK, Siapkan Posko Pengaduan di 27 Daerah
Bandung Infonasionalnews – Upaya memperkuat budaya antikorupsi terus digelorakan di Jawa Barat. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Korps Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jawa Barat menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam seminar strategis yang digelar di Gedung Merdeka, Jumat (10/4/2026).
Mengusung tema *“Membangun Spirit Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat”*, forum ini menjadi ruang kolaborasi antara lembaga antirasuah, tokoh pemuda, dan masyarakat untuk memperkuat kesadaran kolektif melawan korupsi.
### *Bangun Gerakan Kolektif Antikorupsi*
Ketua DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat, Dian Rahadian, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Menurutnya, peran aktif masyarakat menjadi faktor kunci.
> “Ini komitmen nyata kami untuk membentengi masyarakat dengan pengetahuan dan kesadaran hukum. Pemberantasan korupsi harus menjadi semangat kolektif,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara organisasi kepemudaan dan institusi negara seperti KPK penting untuk mendorong transparansi serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
### *Simbol Perlawanan dari Gedung Bersejarah*
Pemilihan Gedung Merdeka sebagai lokasi kegiatan bukan sekadar teknis. Gedung yang menjadi saksi Konferensi Asia Afrika ini dinilai sarat makna perjuangan dan kemerdekaan—yang kini diterjemahkan sebagai perlawanan terhadap praktik korupsi.
### *DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat Siapkan Posko Pengaduan di 27 Daerah**
Dalam langkah konkret, KNPI Jawa Barat akan membuka **posko pengaduan dugaan korupsi di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat**. Inisiatif ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam melaporkan praktik korupsi tanpa harus datang langsung ke Jakarta.
Sekretaris DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat, Asep Andriana, bersama Bendahara Pamriadi, turut mendorong program ini sebagai bagian dari penguatan pengawasan publik berbasis masyarakat.
Tak hanya itu, KNPI juga berencana membentuk **badan pengawas korupsi independen** di bawah naungan organisasi. Badan ini ditegaskan tidak akan berafiliasi dengan partai politik mana pun.
> “Kami ingin memastikan masyarakat punya ruang aman untuk melapor. Badan ini akan independen dan berpihak pada kepentingan publik,” ujar Dian.
### **Dorong Pengawasan Partisipatif**
Seminar ini menekankan pentingnya membangun ekosistem sosial yang menolak segala bentuk korupsi, baik di sektor birokrasi, pelayanan publik, hingga kehidupan sehari-hari.
Dari forum tersebut, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan di berbagai sektor pembangunan di Jawa Barat, khususnya dalam memperkuat **pengawasan partisipatif**.
### **Antusiasme Publik dan Harapan Ke Depan**
Kegiatan ini mendapat respons positif dari peserta yang berasal dari berbagai kalangan. Mereka berharap kolaborasi antara KNPI dan KPK tidak berhenti pada seminar, tetapi berlanjut dalam program nyata yang berdampak langsung.
Dengan meningkatnya kesadaran publik serta keterlibatan aktif generasi muda, Jawa Barat diharapkan mampu menjadi daerah terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan berintegritas.(Ivan Sukenda).**
