BANDUNG Infonasionalnews – Kabar menggembirakan bagi masyarakat yang mendambakan hunian layak. Kota Bandung dipastikan akan menjadi salah satu daerah penerima pembangunan 1.000 unit rumah susun sebagai bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan BRI di Balarea Plaza Summarecon Bandung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan Pemerintah Kota Bandung tidak hanya mendukung program nasional tersebut, tetapi juga tengah menyiapkan berbagai terobosan regulasi agar pembangunan hunian dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
"Setiap warga negara berhak memiliki rumah yang layak. Melalui Program Tiga Juta Rumah, kami ingin menghapus anggapan bahwa generasi saat ini tidak mungkin memiliki rumah," ujar Farhan.
Menurutnya, pembangunan hunian di Kota Bandung tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga akan terintegrasi dengan sistem transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD). Konsep ini diyakini mampu menciptakan kawasan permukiman yang lebih modern, nyaman, dan mendukung mobilitas masyarakat.
Farhan juga memastikan Pemkot Bandung bersama DPRD akan mempercepat berbagai penyesuaian regulasi agar pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah dapat terealisasi secara optimal di Kota Bandung.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan Kota Bandung akan mendapatkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun, jumlah yang disebutnya belum pernah diterima sekaligus sebelumnya.
"Pada masa Presiden Prabowo, kita akan membangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung. Ini merupakan langkah besar untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat," kata Maruarar.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan perumahan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Di sisi lain, BP Tapera memastikan dukungan pembiayaan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki kesempatan memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
Dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang, pembangunan 1.000 rumah susun diharapkan menjadi langkah nyata dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus menghadirkan solusi hunian modern bagi warga Kota Bandung.
Program ini menjadi harapan baru bagi ribuan keluarga yang selama ini kesulitan memiliki rumah di tengah tingginya harga properti dan terbatasnya lahan di kawasan perkotaan.**(Ivan Sukenda).
.jpg)
