Palembang, infonasional news - Walikota Palembang Dr Ucok Abdulrauf Damenta, membuka kegiatan sosialisasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah hukum kota Palembang.
Acara yang diadakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kota Palembang berlangsung di The Sultan Convention Center, diikuti serta dihadiri ratusan pelaku usaha perhotelan, café, restaurant, spa, pijit tradisional, diskotek/tempat hiburan serta sekota Palembang,rabu (16/10/2024).
Dalam sambutannya, Ucok A Damenta mengatakan khusus kepada penanggung jawab hotel, cafe, panti pijat, modern dan tradisional serta spa bisa bertemu langsung dalam rangka ketentuan pasal 5 PP tentang Satpol PP yang menegakkan Perda untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. "Perlu pembinaan kondusif dan nilai kesusilaan melalui satpol PP penting diikuti dan ditaati," kata dia.
“Salah satu bentuk penugasan saya sebagai walikota untuk menegakkan perda, perkada dan perwal. Sedangkan Satpol PP memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting. Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda. Sebagai salah satu perangkat daerah, tentang pemerintahan daerah. Menegakkan perda dan perkada, serta menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat," kata dia.
Pertama melakukan Tindakan non judisial. Tidak terbatas baik untuk penegakkan perda aparatur Pemerintah daerah. Kedua menindak masyakarat yang menggangu penertiban umum. Ketiga adalah melakukan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran perda dan perkada. Keempat atau yang terakhir adalah melakukan menyidikan administrasi yang melakukan pelanggaran perda dan perkada.
Ucok juga menegaskan keberadaan Satpol PP adalah bentuk konstruksi baru aparat pemerintah yang ada didaerah. "Besar harapan saya kegiatan ini mendapatkan manfaat dalam pembinaan dan mewujudkan penegakkan Perda. Yang kian hari kian menggeliat dan banyak kita kolaborasikan dan kerjasamakan. Sehingga tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan," kata dia.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang, Drs Edwin Effendi. M.Si.,melalui sekretaris Satpol PP Kota Palembang, Herison. S.IP., SH., MH., menjelaskan kegiatan sosialisasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilakukan diwilayah hukum kota Palembang, tidak lain tidak bukan dilakukan kepada pelaku-pelaku usaha agar mereka tahu. “Jadi biar mereka mengetahui, Perda itu bagaimana. Sanksinya bagaimana? Ini gunanya kita sosialisasikan kepada Masyarakat,” terangnya.
Memang sambung Herison, Perda tersebut ada yang tahun 2004, tahun 2016, tetapi kita mengulas Kembali. Agar para pelaku usaha paham tugas dan fungsi dari Satpol PP itu sendiri.
“Untuk penertiban sendiri, seperti kemarin ada perintah dari walikota. Ada laporan yang masuk ke walikota maupun Satpol PP sendiri, memang berkaitan dengan tempat hiburan dan terganggunnya Masyarakat kita tindak lanjuti. Tetapi kita tetap ada SOP (Standar Operasional Prosedur), tetap sesuai dengan aturan dan prosedur peraturan perundang-undangan yang ada di NKRI,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua pelaksana kegiatan sosialisasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah hukum kota Palembang, Kabid Penegakkan Perundang-Undangan Daerah (PPUD), Budi Ritonga. S.STP. M.Si., mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha yang mau berusaha untuk dapat memenuhi Perda dan Perkada.
“Diharapkan kolaborasi berkelanjutan antara pelaku usaha dan pemerintah kota Palembang dalam hal ini Satpol PP. Untuk mewujudkan kota Palembang yang maju dan tertib hukum,” ujarnya.
Ditambahkan Budi, peserta yang hadir adalah perangkat pemerintahan kota Palembang, juga pemilik penanggung jawab usaha hotel, café, restoran, diskotik/tempat hiburan, PPUM, PPUT dan Spa se-kota Palembang. Adapun narasumber atau pembicara dalam kegiatan ini Kepala Satpol PP Palembang, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Palembang., Kadis Pariwisata kota Palembang., Kepala Bapenda kota Palembang.
“Adapun materi yang dibicarakan administrasi perizinan usaha, pengelolaan objek wisata dan jam operasional, pajak daerah, restribusi dan pendapatan lainnya juga penindakan Perda dan Perkada.(ah)
.jpg)
