Bandung [infonasionalnews]
Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) angkat bicara terkait kisruh yang terjadi di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Menurut KMD Pemprov Jawa Barat hingga saat ini belum menerima permintaan resmi untuk turut campur menyelesaikan persoalan tersebut. "Ricuh Bandung Zoo? Kan kewenangannya ada di pemerintahan kota ya. Sampai hari ini, kita tidak diminta untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Saya membatasi diri hari ini. Tidak masuk dulu ke wilayah yang menjadi kewenangan kota tanpa diminta," ujar KDM seusai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, Industri (KSTI) tahun 2025 yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), di Jalan Tamansari, Kota Bandung pada Kamis 7 Agustus 2025.
KDM juga menyampaikan bahwa Pemprov Jabar tetap memegang prinsip koordinasi dan menghormati batas-batas kewenangan antar pemerintah daerah. Namun, ia juga menegaskan bahwa jika masalah tersebut menyentuh kepentingan publik secara mendasar dan mendesak, pihaknya tidak akan tinggal diam. Sebagai contoh, kata KDM adalah penanganan infrastruktur dasar. Contohnya kata dia seperti jembatan dan jalan rusak di beberapa daerah kabupaten yang langsung menyangkut hajat hidup rakyat. "Bayangin, di Sukabumi itu ada lima jembatan yang terputus. Anak-anak sekolah harus nyeberang sungai. Hari ini, empat jembatan sudah dibangun, dan satu lagi segera kita bangun. Itu kita intervensi langsung karena publiknya langsung bercerita dan itu kebutuhan mendasar," katanya.
Terkait polemik pengelolaan Bandung Zoo yang melibatkan yayasan dan aspek kelembagaan, KDM pun kembali menegaskan bahwa dia memilih bersikap hati-hati dan menghormati otoritas yang berlaku. "Kalau pengelolaan kebun binatang itu kan menyangkut kelembagaan, yayasan. Kita menghormati siapa dan siapa yang memiliki otorisasi," katanya.
Namun, KDM juga memastikan bahwa jika diminta secara resmi oleh pihak berwenang, Pemerintah Provinsi siap turun tangan untuk menyelesaikan persoalan. "Kalau diminta, hari ini juga akan saya selesaikan," katanya. Pernyataan ini pun kata KDM menegaskan komitmen Gubernur Jawa Barat untuk selalu berada di pihak rakyat. Khususnya dengan tetap menjunjung tinggi etika pemerintahan dan koordinasi lintas wilayah. (Ivan Sukenda)**
.jpg)
.jpg)
.png)
