Infonasionalnews.my.id, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat – Kondisi Rumah Dinas Bupati Tasikmalaya menjadi sorotan publik setelah bagian plafon dihalaman depan bangunan tampak mengalami kerusakan yang diduga akibat rembesan air dari atap yang bocor. Pemandangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan pemeliharaan aset milik daerah.
Di tengah gencarnya pemerintah daerah menggaungkan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, kondisi rumah dinas yang merupakan salah satu simbol pemerintahan justru dinilai menghadirkan ironi. Kerusakan yang terlihat jelas pada bagian depan bangunan dinilai mencerminkan perlunya perhatian lebih terhadap pengelolaan dan perawatan aset pemerintah.
Rumah dinas kepala daerah bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi lokasi penerimaan tamu resmi, pelaksanaan berbagai agenda pemerintahan, serta representasi wajah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Karena itu, kondisi bangunan yang kurang terawat dinilai dapat memengaruhi citra tata kelola pemerintahan di mata masyarakat.
Ketua Forum Bersama Wartawan Tasik (FBWT), Nurhadi Saputra, menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya membiarkan kerusakan terjadi hingga terlihat jelas oleh masyarakat
“Rumah dinas Bupati adalah simbol pemerintahan. Ketika masyarakat melihat plafon bagian depan sudah bolong yang diduga akibat kebocoran, tentu muncul pertanyaan besar, apakah pemeliharaan aset daerah selama ini benar-benar menjadi perhatian atau justru diabaikan. Jangan sampai pemerintah terlihat lebih sibuk membangun yang baru, tetapi lalai merawat aset yang sudah ada,” ujar Nurhadi, Sabtu (20/6/2026).
Ia menegaskan, kritik tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial agar pemerintah semakin bertanggung jawab dalam mengelola aset yang dibangun menggunakan anggaran negara.
“Kami tidak sedang mencari kesalahan siapa pun. Yang kami dorong adalah akuntabilitas. Aset yang dibangun menggunakan uang rakyat harus dijaga dengan baik. Pembiaran terhadap kerusakan hanya akan membuat biaya perbaikan semakin besar dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran di kemudian hari,” tegasnya.
Nurhadi juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan aset segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi bangunan. Selain itu, ia mendorong pemerintah memeberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab kerusakan, riwayat pemeliharaan, serta rencana perbaikannya.
Menurutnya, transparansi menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Pemerintah dinilai perlu menjelaskan apakah anggaran pemeliharaan rumah dinas telah dialokasikan, kapan terakhir dilakukan perawatan, serta kapan perbaiakan akan di reaslisasikan.
Masyarakat pun berharap persoalan tersebut tidak dianggap sebagai hal sepele. Sebagai aset strategis milik pemerintah, rumah dinas kepala daerah seharusnya menjadi contoh bangunan yang bersih, terawat, dan mencerminkan kata kelola pemerintahan yang baik, bukan justru menjadi perhatian publik akibat dugaan minimnya pemeliharaan.
Hingga berita ini di terbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang berwenang mengenai penyebab kerusakan pada atap depan Rumah Dinas Bupati Tasikmalaya maupun rencana perbaikannya. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UR)
.jpg)
