Kabupaten Tasikmalaya,Infonasionalnews.my.id – Upaya penyampaian aspirasi publik kembali menuai kekecewaan. Audiensi yang digelar oleh Aliansi Aktivis Muda Kabupaten Tasikmalaya, Senin (13/4/2026) berakhir tanpa hasil setelah pihak yang dinilai sebagai pemangku kepentingan utama justru tidak hadir dalam forum tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Jajang, menegaskan bahwa pihaknya telah menempuh prosedur resmi dengan melayangkan surat permohonan audiensi kepada instansi terkait. Namun, absennya pihak yang diharapkan hadir dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap suara masyarakat.
“Kami sudah menyampaikan surat secara resmi, tapi pihak yang kami tunggu tidak hadir. Ini membuat audiensi menjadi sia-sia. Kami mau menyampaikan aspirasi kepada siapa jika stakeholder utamanya tidak ada?” ujar Jajang dengan nada kecewa.
Ia menilai ketidakhadiran tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan minimnya komitmen dalam membuka ruang dialog dengan masyarakat. “Kami merasa tidak dihargai. Audiensi ini kehilangan makna ketika pihak yang berwenang tidak hadir,” tegasnya.
Kekecewaan serupa disampaikan Ketua XTC Kabupaten Tasikmalaya, Andri Pele. Ia menyebut, kehadiran aliansi sejatinya bukan untuk menyerang, melainkan memberikan dukungan terhadap program pemerintah. Namun, sikap abai justru memperlihatkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Padahal kami datang ingin membantu, karena program ini kami anggap baik. Tapi di lapangan, pelaksanaannya seolah tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat. Ini yang kami pertanyakan,” ungkap Andri.
Ia bahkan memilih melakukan walk out sebagai bentuk protes atas ketidakhadiran pihak yang dianggap bertanggung jawab langsung terhadap program tersebut. Menurutnya, audiensi telah direncanakan jauh hari, sehingga absennya pihak terkait tidak dapat diterima.
“Ini sudah kami siapkan lama. Tapi yang punya program justru tidak hadir. Jangan anggap kami sebelah mata. Ini bukan isu kecil, ini program berskala nasional yang harus dibahas serius. Lalu, di mana para pemangku kebijakan?” kritiknya tajam.
Sementara itu, perwakilan Satgas SPPG Kabupaten Tasikmalaya, Rubi Azahra, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat audiensi dan siap menampung aspirasi. Namun, ia mengakui audiensi tidak dapat dilanjutkan karena ketidakhadiran perwakilan dari pihak penyelenggara program, yakni BGN.
“Kami menerima surat dan sudah siap berdialog. Tapi memang salah satu pihak yang diundang tidak bisa hadir. Kami juga tidak mengetahui alasan pastinya. Ini tentu menjadi perhatian bagi kami,” jelas Rubi.
Ia menambahkan, kewenangan Satgas terbatas, sementara aliansi menginginkan dialog langsung dengan pihak yang memiliki otoritas penuh terhadap program tersebut.
Peristiwa ini kembali menegaskan persoalan klasik dalam tata kelola pemerintahan daerah: lemahnya koordinasi dan minimnya respons terhadap aspirasi publik. Ketidakhadiran pejabat atau pihak terkait dalam forum resmi bukan hanya mencederai etika birokrasi, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (UR)
