*Bandung* Infonasionalnews– Insiden viral bayi yang hampir tertukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) menjadi sorotan serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Peristiwa ini dinilai sebagai “alarm keras” bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) agar tidak lengah dalam menjaga standar keselamatan pasien, khususnya ibu dan bayi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa, melainkan momentum evaluasi total di seluruh rumah sakit, baik negeri maupun swasta.
> “Kejadian ini harus jadi cermin. Tidak boleh terulang kembali, baik di RSHS, RSUD provinsi, RSUD kabupaten/kota, maupun rumah sakit swasta,” tegas Herman di Bandung, Jumat (10/4/2026).
---
## **Audit Menyeluruh: SOP atau Kelalaian SDM?**
Pemprov Jabar telah bergerak cepat dengan melakukan koordinasi intensif bersama manajemen RSHS. Meski berada di bawah Kementerian Kesehatan, pengawasan dan komunikasi tetap dilakukan guna memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Herman mengungkapkan, langkah utama yang didorong saat ini adalah audit internal secara menyeluruh. Audit tersebut bertujuan mengungkap akar masalah, apakah bersumber dari lemahnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau faktor kelalaian Sumber Daya Manusia (SDM).
> “Harus ada audit. Apakah SOP yang longgar atau SDM yang tidak disiplin. Itu harus dibuka secara terang agar jadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.
Evaluasi ini dinilai krusial, mengingat proses identifikasi bayi merupakan prosedur fundamental dalam layanan kesehatan yang tidak boleh memiliki celah kesalahan.
---
## **Perlindungan Pasien Rentan Jadi Prioritas**
Dalam kesempatan itu, Herman juga mengingatkan seluruh rumah sakit untuk mematuhi kebijakan Pemprov Jabar terkait akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.
Ia menegaskan, tidak boleh ada penolakan pasien hanya karena persoalan administrasi, termasuk kendala BPJS Kesehatan, terlebih dalam kondisi darurat maupun layanan ibu dan anak.
> “Yang paling rentan itu kedaruratan dan layanan ibu dan anak. Jangan sampai masyarakat khawatir tidak dilayani. Apapun alasannya, harus tetap ditangani,” tegasnya.
---
## **Pemprov Siap Turun Tangan Langsung**
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Jawa Barat memastikan siap turun langsung apabila ditemukan kendala pelayanan di daerah. Dukungan finansial maupun administratif akan diberikan agar masyarakat tetap mendapatkan hak layanan kesehatan.
> “Kalau ada masyarakat yang butuh layanan, apalagi harus dirawat, langsung ditangani. Kami akan bertanggung jawab,” pungkas Herman.
---
### **Catatan Redaksi**
Insiden ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan dibangun dari ketelitian dan kepatuhan terhadap prosedur. Satu kelalaian kecil dapat berdampak besar, bukan hanya bagi pasien, tetapi juga reputasi institusi kesehatan itu sendiri.(Ivan Sukenda).**
