Bandung Infonasionalnews.my.id
Langkah tegas Dedi Mulyadi dalam menertibkan bangunan liar dan pedagang kaki lima di Kota Bandung mulai mendapat respons serius dari Pemerintah Kota Bandung. Namun di balik dorongan penataan kota yang masif, proses di lapangan ternyata tidak semudah yang dibayangkan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa penataan kawasan semrawut seperti Cicadas membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati dan bertahap. Pasalnya, sebagian kios yang kini berdiri di kawasan tersebut bukan murni bangunan liar, melainkan pernah dibangun oleh pemerintah pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil.
Kondisi itu membuat proses pembongkaran tidak bisa dilakukan secara instan karena menyangkut aspek sosial, ekonomi, hingga kebijakan pemerintah sebelumnya.
“Bukan hanya soal bongkar bangunan, tetapi bagaimana pemerintah juga harus memikirkan nasib pedagang kecil yang menggantungkan hidup di sana,” demikian sikap yang disampaikan Farhan terkait proses penataan tersebut.
Meski menghadapi banyak tantangan, Farhan memastikan Pemkot Bandung tetap mendukung langkah penataan yang didorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyebut komunikasi dengan Pemprov Jabar berjalan intensif sejak awal rencana penertiban dilakukan.
Di sisi lain, tekanan untuk mempercepat penataan terus datang dari Dedi Mulyadi yang ingin wajah Kota Bandung menjadi lebih tertib, nyaman, dan bebas dari kawasan kumuh serta bangunan liar yang selama ini dianggap merusak estetika kota.
Sebagai solusi, Pemkot Bandung kini mulai menawarkan relokasi bagi para pedagang ke sejumlah titik perdagangan resmi, termasuk Bandung Trade Mall dan beberapa pasar yang masih memiliki ruang untuk ditempati. Namun proses pemindahan tersebut juga tidak berjalan mulus karena sebagian pedagang belum sepenuhnya setuju untuk direlokasi.
Situasi ini memperlihatkan bahwa penataan kota bukan sekadar urusan pembongkaran bangunan. Pemerintah juga dihadapkan pada dilema antara menjaga ketertiban kota dan mempertahankan roda ekonomi masyarakat kecil.
Farhan menegaskan, penataan tetap akan dilakukan secara bertahap agar tidak memicu gejolak sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, dukungan dari Pemprov Jabar menjadi faktor penting agar perubahan di Kota Bandung dapat berjalan lebih cepat namun tetap manusiawi.
Kini publik menanti sejauh mana ketegasan Dedi Mulyadi mampu diwujudkan di lapangan, dan apakah Pemkot Bandung dapat menemukan jalan tengah antara ketertiban kota dan keberlangsungan hidup para pedagang kecil.**
(Ivan Sukenda).
.jpg)
