BANDUNG Infonasionalnews – Gelombang demonstrasi mahasiswa kembali mengguncang Kota Bandung. Ratusan mahasiswa dari sedikitnya 23 perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Rabu (17/6/2026).
Aksi bertajuk “Indonesia Darurat” itu menyita perhatian publik setelah mahasiswa menampilkan teatrikal simbolik berupa replika alat pemancung kepala (guillotine) bertuliskan “RIP Demokrasi”. Aksi tersebut menjadi simbol kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Sejak siang hari, mahasiswa dari berbagai kampus mulai memadati kawasan Gedung DPRD Jawa Barat. Mereka mengenakan jas almamater beragam warna, membawa spanduk, poster kritik, serta menyampaikan orasi secara bergantian.
Pengamanan dilakukan ketat oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Sejumlah kendaraan taktis, termasuk water cannon dan mobil pengurai massa, disiagakan di sekitar Gedung DPRD Jawa Barat hingga kawasan Gedung Sate.
Namun, sorotan utama aksi tertuju pada teatrikal “hukum pancung” yang digelar di tengah massa. Dua peserta aksi yang mengenakan topeng Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara bergantian berbaring di bawah replika guillotine.
Saat hitungan mundur dikumandangkan massa, bilah kayu bertuliskan “RIP Demokrasi” perlahan diturunkan. Bersamaan dengan itu, ratusan mahasiswa mengangkat kartu merah bertuliskan “Red Card untuk Prabowo-Gibran” sebagai bentuk kritik terhadap arah kebijakan pemerintah.
Koordinator BEM SI Jawa Barat, Muhamad Risaldi, menegaskan bahwa aksi simbolik tersebut merupakan representasi kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
“Teatrikal ini adalah simbol kemuakan kami terhadap berbagai kebijakan yang dinilai mengabaikan kepentingan rakyat dan minim partisipasi publik,” ujarnya di sela aksi.
Menurut Risaldi, sejumlah isu yang menjadi sorotan mahasiswa antara lain kenaikan harga BBM non-subsidi, pembahasan RUU Polri, hingga kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Ia menyebut aksi yang telah berlangsung beberapa kali dalam sepekan terakhir merupakan akumulasi keresahan publik terhadap pemerintahan saat ini.
Senada dengan itu, Presiden Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Khalid Syaiful, menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja kabinet.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti melemahnya nilai tukar rupiah, tingginya biaya hidup, hingga polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alasan meningkatnya gelombang kritik dari masyarakat.
“Pada dasarnya kebijakan pemerintah harus berpihak kepada rakyat karena kedaulatan negara berada di tangan rakyat,” tegas Khalid.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa KM ITB, Nahdah Nabillah, menyoroti pentingnya pembangunan industri nasional yang tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif atau pertambangan. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat industrialisasi berbasis riset dan inovasi guna menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Dalam aksi tersebut, Keluarga Mahasiswa ITB menyampaikan empat tuntutan utama, yakni peningkatan tanggung jawab fiskal melalui efisiensi anggaran, perbaikan tata kelola program pemerintah yang akuntabel dan partisipatif, penguatan industrialisasi berbasis riset dan manufaktur, serta pembenahan sistem komunikasi publik pemerintah.
Dari sektor pendidikan vokasi, Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) Bandung, Allyana, turut menyoroti dampak kenaikan harga BBM terhadap industri tekstil nasional.
Menurutnya, kenaikan harga BBM memicu peningkatan biaya logistik dan distribusi yang berdampak langsung terhadap harga bahan baku serta keberlangsungan produksi industri tekstil.
“Kenaikan BBM memberikan efek domino yang besar terhadap industri tekstil, mulai dari biaya pengiriman hingga harga bahan baku yang semakin mahal,” ungkapnya.
Selain persoalan ekonomi, Allyana juga mengkritik respons pemerintah terhadap berbagai aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang dinilai belum menunjukkan empati yang cukup.
Aksi Indonesia Darurat yang digelar BEM SI Jawa Barat kali ini membawa tujuh tuntutan utama, yaitu menurunkan harga BBM dan menstabilkan nilai rupiah, menyelamatkan APBN dari pemborosan anggaran, membenahi komunikasi kepresidenan, mengevaluasi program MBG dan kebijakan terkait, mencabut UU TNI dan UU Polri, mengevaluasi kabinet yang dianggap tidak kompeten, serta menegakkan HAM dan melawan impunitas.
Gelombang demonstrasi mahasiswa di Bandung sendiri terus berlanjut dalam beberapa pekan terakhir. Berbagai isu mulai dari kenaikan BBM, kondisi ekonomi nasional, revisi regulasi, hingga program pemerintah menjadi pemicu meningkatnya mobilisasi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah.
Dengan simbol “RIP Demokrasi” yang menjadi pusat perhatian dalam aksi kali ini, mahasiswa berharap pemerintah tidak hanya mendengar kritik, tetapi juga melakukan evaluasi nyata terhadap kebijakan yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.**
(Ivan Sukenda).
.jpg)
