Bandung, Infonasionalnews – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tak hanya berdampak pada dompet masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Bagi Alfina Nurfadilah, mahasiswa Jurusan Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dampaknya terasa hingga ke bangku perkuliahan.
Mahasiswi asal Rancaekek itu mengaku beberapa kali terlambat kuliah akibat harus mengantre panjang untuk mendapatkan Pertalite di SPBU. Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan yang mendorongnya turun ke jalan bersama ribuan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung.
"Panjang antreannya bisa sampai 20 menit. Kalau kuliah jam sembilan, saya harus berangkat jauh lebih pagi karena harus mengantre dulu," ujar Alfina saat ditemui di sela aksi bertajuk Indonesia Bangkrut dan Indonesia Sakit.
Sebelumnya, Alfina biasa menggunakan Pertamax untuk sepeda motornya. Namun setelah harga BBM naik, ia terpaksa beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran. Menurutnya, uang Rp25.000 yang dulu cukup untuk membeli lebih dari dua liter Pertamax kini hanya mendapatkan sekitar 1,5 liter.
"Biasanya beli dua liter lebih, sekarang satu liter juga kurang," keluhnya.
Biaya Hidup Kian Menekan Mahasiswa
Sebagai mahasiswa yang harus menempuh perjalanan dari Rancaekek menuju kampus sekaligus bekerja paruh waktu di kawasan Dipatiukur, Alfina merasakan langsung lonjakan biaya transportasi. Pengeluaran untuk bahan bakar yang sebelumnya masih terkendali kini membengkak hingga sekitar Rp200 ribu per pekan.
Kondisi tersebut memaksanya mengurangi berbagai kebutuhan pribadi karena sebagian besar penghasilannya habis untuk biaya hidup sehari-hari.
"Walaupun ada penghasilan, tetap saja pengeluaran makin besar. Rasanya tidak ada lagi sisa untuk diri sendiri," katanya.
Menurut Alfina, kenaikan harga BBM juga memicu naiknya harga kebutuhan pokok. Ia menilai masyarakat kini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat di tengah melemahnya nilai tukar rupiah.
Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Dalam aksi tersebut, Alfina turut menyuarakan kritik terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai belum menjawab persoalan mendasar masyarakat. Ia menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih yang menurutnya perlu dievaluasi secara menyeluruh.
"Belum ada yang benar-benar menjawab aspirasi masyarakat," tegasnya.
Ia juga mempertanyakan sejumlah pengeluaran negara yang dianggap kurang mendesak dibanding kebutuhan masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Alfina berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil, mengevaluasi program-program yang dinilai tidak efektif, serta meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM.
"Harapannya pemerintah mau menurunkan harga BBM karena sangat menekan pengeluaran saya dan masyarakat lainnya," ujarnya.
Mahasiswi Soroti UU Polri dan Semangat Reformasi
Keresahan serupa disampaikan Malika, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) asal Sumedang. Ia mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga BBM non-subsidi karena kendaraan yang digunakannya mengharuskan penggunaan Pertamax.
"Karena mobil saya harus memakai Pertamax, pengeluaran jadi terasa lebih berat," katanya.
Selain isu ekonomi, Malika bersama sejumlah mahasiswi lainnya juga menyoroti pengesahan Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi menjauh dari semangat reformasi.
Mereka mengkritik ketentuan yang membuka peluang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Menurut mereka, kebijakan tersebut dapat memperluas peran institusi kepolisian di ruang sipil sekaligus mengurangi kesempatan masyarakat sipil untuk berkarier di lembaga pemerintahan.
"Kesempatan masyarakat sipil di pemerintahan bisa semakin kecil karena harus bersaing dengan anggota polisi yang masuk ke jabatan sipil," ujar Malika.
Aksi mahasiswa di Bandung kali ini menjadi potret nyata bagaimana kebijakan ekonomi dan politik nasional dirasakan langsung oleh generasi muda. Dari antrean BBM yang membuat mahasiswa terlambat kuliah hingga kekhawatiran terhadap arah reformasi, suara mereka menjadi cerminan keresahan masyarakat yang berharap pemerintah lebih peka terhadap kondisi di lapangan.***
(Ivan Sukenda).
.jpg)
