BANDUNG Infonasionalnews – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat pada awal 2026 masih tergolong rendah. Hingga Februari, serapan anggaran tercatat baru mencapai sekitar 13 persen, jauh dari target triwulan pertama yang dipatok sebesar 25 persen.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhamad Romli. Ia menilai rendahnya realisasi anggaran menunjukkan masih adanya persoalan teknis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana program.
Data mengenai rendahnya serapan anggaran tersebut sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman.
“Kalau kita lihat, setelah anggaran disahkan, penanggung jawab teknisnya ada di OPD. Sering kali kendalanya justru pada hal-hal teknis seperti persiapan kegiatan yang belum matang,” kata Romli, Jumat (6/3/2026).
### Persiapan Teknis Dinilai Belum Maksimal
Romli menjelaskan, sejak awal tahun OPD seharusnya sudah menyiapkan berbagai kebutuhan teknis sebelum program berjalan. Persiapan itu meliputi penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga kelengkapan dokumen tender.
Dengan kesiapan tersebut, proses pelaksanaan program bisa langsung berjalan tanpa harus menunggu terlalu lama.
“Di awal tahun itu mereka harusnya sudah ngebut secara teknis. Persiapan seperti HPS dan dokumen tender harus sudah siap supaya kegiatan bisa langsung diluncurkan,” ujarnya.
Menurutnya, lemahnya pengendalian serta kurang matangnya persiapan teknis membuat sejumlah OPD belum bekerja secara maksimal dalam merealisasikan anggaran.
### Dampak ke Ekonomi Daerah
Romli menegaskan percepatan realisasi anggaran sangat penting karena belanja daerah berperan sebagai stimulus bagi perekonomian masyarakat.
Jika penyerapan anggaran berjalan lambat, maka perputaran uang di masyarakat juga ikut tertahan.
“Kalau belanja lambat, berarti perputaran uang di masyarakat juga tertahan. Padahal APBD itu instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan keterlambatan penyaluran anggaran, seperti bantuan sosial maupun program padat karya, berpotensi mengurangi peredaran uang di masyarakat. Jika dana masih mengendap di kas pemerintah daerah, peluang pertumbuhan ekonomi pun ikut terhambat.
### DPRD Akan Panggil OPD
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Jawa Barat berencana mendorong percepatan realisasi anggaran melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan OPD terkait.
Melalui forum tersebut, DPRD ingin mengidentifikasi berbagai kendala teknis yang dihadapi masing-masing dinas agar pelaksanaan program dapat dipacu lebih cepat.
“DPRD harus lebih proaktif mendorong OPD melalui rapat kerja atau RDP dengan dinas-dinas terkait. Kita lihat kendala teknis mereka di mana supaya bisa dipacu bekerja lebih cepat dan tepat,” tutur Romli.
Ia juga menekankan percepatan penyerapan anggaran perlu difokuskan pada proyek-proyek strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, hingga peningkatan fasilitas pelayanan publik.
Menurutnya, jika realisasi belanja dapat dipercepat sejak awal tahun, maka manfaat APBD Jawa Barat bisa segera dirasakan masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi daerah.(Ivan Sukenda).**
.jpg)
.jpg)
.png)
