BANDUNG, INFONASIONALNEWS – Sejumlah mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026). Dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan nasional, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Massa mulai berdatangan sekitar pukul 15.30 WIB dari arah Jalan Trunojoyo, Jalan Aria Jipang, dan kawasan Jalan Diponegoro. Mereka membawa sejumlah tuntutan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.
Aksi tersebut tidak hanya menjadi ruang penyampaian kritik, tetapi juga mendorong DPRD Jawa Barat agar meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, M. Sidkon Djampi, menyatakan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan para demonstran. Ia berjanji dokumen tuntutan akan diteruskan ke Jakarta dalam waktu 3 x 24 jam, dengan proses pengiriman diupayakan pada malam hari setelah aksi berlangsung.
Lima Isu Utama Jadi Sorotan Mahasiswa
Presiden Keluarga Mahasiswa Unpas, Muamar Bahsir, mengatakan terdapat lima isu utama yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut, yakni ekonomi, pendidikan, dugaan tindakan represif aparat TNI-Polri, kebijakan pemerintah, dan pemerataan pembangunan.
Menurut mahasiswa, evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan nasional menjawab kebutuhan masyarakat.
Menteri Kajian Aksi Strategis Mahasiswa Pasundan, Arya Rangga, menjelaskan bahwa persoalan ekonomi menjadi salah satu sorotan utama. Mahasiswa mempertanyakan kondisi nilai tukar rupiah, pasar saham, serta transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Mereka meminta pemerintah menjelaskan penggunaan anggaran secara terbuka, termasuk keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara.
Mahasiswa juga mendorong agar kebijakan ekonomi memiliki sasaran yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Program Pendidikan dan MBG Diminta Dievaluasi
Di sektor pendidikan, mahasiswa menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Mereka mempertanyakan prioritas anggaran untuk pengembangan program baru ketika sejumlah sekolah yang sudah beroperasi dinilai masih membutuhkan perbaikan fasilitas dan peningkatan kualitas pendidikan.
“Pada akhirnya tidak diselaraskan ataupun tidak dimaksimalkan terkait dengan sekolah-sekolah yang sudah ada? Kenapa harus membuat kebijakan-kebijakan baru yang mengakibatkan anggaran yang keluar lebih besar?” ujar Arya.
Mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Mereka menilai pelaksanaan program prioritas pemerintah perlu disertai pengawasan, transparansi anggaran, serta evaluasi manfaat agar tidak mengesampingkan kebutuhan mendasar masyarakat.
Selain fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru juga menjadi perhatian dalam aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Jawa Barat.
Kritik terhadap Aparat dan Desakan Penetapan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Mahasiswa turut menyoroti dugaan tindakan represif aparat TNI-Polri serta keterlibatan militer dalam jabatan sipil. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan dan praktik yang dinilai berpotensi memengaruhi ruang demokrasi serta kebebasan masyarakat.
Persoalan lingkungan juga menjadi tuntutan penting dalam demonstrasi tersebut. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional.
Mereka menilai kebakaran hutan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Bumi Pasundan melihat hal ini bukanlah hal yang biasa dan tidak boleh disepelekan,” kata Arya.
Selain tuntutan tersebut, aspirasi mahasiswa juga mencakup pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan penguatan perlindungan terhadap kebebasan pers.
DPRD Jabar Janji Teruskan Tuntutan ke Pemerintah Pusat
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, M. Sidkon Djampi, mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan nasional. Ia menyebut mahasiswa Unpas dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung membawa isu yang perlu dikomunikasikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
“Kami menyampaikan apresiasi terhadap aspirasi yang disampaikan oleh kawan-kawan, mewakili mahasiswa di Jawa Barat dan Indonesia,” ujar Sidkon.
Ia menegaskan bahwa sejumlah tuntutan, termasuk evaluasi kebijakan ekonomi, pelaksanaan program nasional, kesejahteraan guru, penanganan karhutla, serta pengesahan RUU Perampasan Aset, akan diteruskan melalui mekanisme kelembagaan.
Sidkon juga menyatakan DPRD Jawa Barat berkomitmen mengirimkan dokumen rekomendasi kepada pimpinan di tingkat pusat.
“Saya terikat dengan sumpah saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kami terikat dengan sumpah itu dan siap melaksanakan semua ini dengan segala risiko. Rekomendasi akan kita sampaikan, ditandatangani oleh pimpinan, dan dikirim malam ini juga ke Jakarta,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Meski demikian, penyampaian dokumen aspirasi merupakan tahapan awal. Tindak lanjut atas setiap tuntutan tetap bergantung pada kewenangan lembaga terkait serta keputusan pemerintah pusat dan DPR RI.
Momentum Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan
Aksi mahasiswa di Gedung DPRD Jawa Barat memperlihatkan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan evaluasi setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mulai dari transparansi anggaran, kualitas pendidikan, efektivitas program prioritas, perlindungan hak demokratis, hingga penanganan bencana lingkungan menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan.
Kini, perhatian tertuju pada komitmen DPRD Jawa Barat untuk meneruskan tuntutan tersebut serta respons pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa.
Publik juga menantikan agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada penerimaan dokumen, tetapi memperoleh tanggapan dan tindak lanjut yang jelas sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Bagi mahasiswa, aksi ini menjadi bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Bagi para pemangku kebijakan, tuntutan tersebut menjadi pengingat bahwa evaluasi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban kebijakan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan.**(Ivan Sukenda).