SUKAMARA/KALTENG, INFONASIONALNEWS. ONLINE.
Maraknya dugaan proyek bermasalah atau mangkrak tahun anggaran 2025 di kabupaten Sukamara menjadi sorotan publik, senin (05/01/2026).
Anggaran negara yang di hasilkan dari pajak masyarakat seakan- akan dibuat mainan oleh oknum pejabat- pejabat tinggi daerah khususnya yang terjadi di kabupaten Sukamara, provinsi Kalimantan Tengah.
Publik menilai, dengan adanya dugaan banyaknya proyek bermasalah ini di akibatkan karena memilih rekanan yang tidak profesional dan diduga di koordinir oleh pejabat tinggi daerah.
Salah seorang warga Sukamara yang enggan menyebutkan namanya menyampaikan kepada awak media ini, Sukamara ini sekarang kacau balau, anggaran yang cukup pantastis hingga menelan anggaran puluhan milyar hanya dibuat main- main saja, ujarnya.
Warga ini juga menambahkan, inilah akibat menunjuk rekanan/kontraktor asal- asalan, banyak proyek yang dikerjakan tidak selesai sesuai kontrak dan bahkan ada juga yang mangkrak, bagaimana Sukamara mau maju kalau awalnya saja sudah banyak bermasalah.
Seperti pekerjaan pasar Saik ( sayur dan ikan) yang berada di jl M Nazir, kelurahan Padang, kecamatan Sukamara yang menelan anggaran cukup pantastis, peningkatan jalan di Kartamulya(DBHSawit) dan lanjutan peningkatan jalan Kartamulya ( Silpa DBH Sawit 2024), pengadaan pembangunan perumahan Transmigrasi di kecamatan Jelai, semuanya tidak sesuai yang di harapkan, tambahnya.
Melihat dari semua kronologis yang ada, awak media ini menilai, kalau ini dibiarkan terus- menerus tanpa adanya Tim Audit untuk mengaudit semua pekerjaan yang ada di Sukamara, tidak menutup kemungkinan, kabupaten Sukamara tidak akan pernah maju seperti kabupaten yang lain khususnya yang berada di provinsi Kalimantan Tengah.
Ingat, uang negara bukan untuk main- main tetapi harus di pergunakan dengan benar dan benar- benar di gunakan untuk membangun daerah agar menjadi daerah yang maju dan berkembang sesuai yang diharapkan bukan untuk memperkaya diri sendiri ataupun golongan.
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK pusat dan provinsi, kejaksaan Tinggi ataupun Kejaksaan Agung serta institusi terutama Tipikor di minta sesegera mungkin turun ke kabupaten Sukamara untuk mengaudit semua pekerjaan yang diduga banyak penyimpangan ataupun diduga bermasalah.
Selain itu, bongkar semua dugaan adanya persekongkolan kelas elit agar semua jelas siapa dalang di balik pekerjaan yang banyak bermasalah tanpa pandang bulu dan membuat efek jera bagi oknum pejabat-pejabat tinggi daerah agar tidak main- main dalam menggunakan uang negara.
Berita kami inipun akan tetap berlanjut sampai kabupaten Sukamara benar- benar bersih dari kasus korupsi yang diduga di dalangi oleh oknum pejabat- pejabat daerah itu sendiri. (L/R)
.jpg)
