BANDUNG.INFONASIONALNEWS- Sabtu,3 Mei 2025 Ratusan rumah tidak layak huni, di Kota Bandung bakal direnovasi oleh Pemerintah Pusat yang berkolaborasi dengan Yayasan Buddha Suci, Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, renovasi rumah tidak layak huni ini merupakan bentuk nyata gotong royong dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, daerah dan pihak swasta.
"Saya tadi tanya sama Kang Farhan (Wali Kota Bandung) sama Pak Dedi (Gubernur Jabar). Kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa menggunakan uang negara? Kayaknya gak pernah," ujar Maruarar Sirait, saat kick off renovasi rumah di jalan Pagarsih, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloakaler, Sabtu (3/5/2025).
Sementara itu, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan Pemprov Jabar akan menanggung biaya kontrakan warga selama rumahnya direnovasi
Gak jadi gini, dalam 3 bulan itu kan mereka memerlukan tempat kontrakan, maka satu kita menyiapkan paket makanan tadi sudah dibagikan sebagian, kedua menyiapkan paket untuk kontrakan. Jadi selama 3 bulan kontrakannya dibayarkan oleh Pemprov Jabar," ujar Dedi.
"Mulai hari ini kasih 3 juta sekaligus. Nanti bila perlu kita bayarin langsung ke tukang kontrakannya, biar gak dipakai yang lain," tambahnya.
Dedi Mulyadi juga mengingatkan kepada para penerima bantuan renovasi rumah tidak layak huni, agar memastikan bahwa rumah tersebut milik sendiri dibuktikan dengan sertifikat tanahnya.
"Nah, yang berikutnya adalah yang harus menjadi konsen kita adalah status tanah, karena problemnya itu adalah rata-rata, banyak rumah rakyat miskin itu tinggal bukan pada tanahnya," katanya.
Selain itu, kata dia, rumah yang sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah atau lembaga lain tidak boleh dijadikan anggunan atau bahkan diperjual belikan.
"Karena ini hak mutlak yang harus dijaga, karena banyak setelah dibangun, kemudian rumahnya digadaikan," ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, total ada 501 rumah tidak layak huni yang akan direnovasi tersebar di empat Kecamatan dan tujuh kelurahan.
"Mulai dari di sini Bojongloa kaler, terus ada Babakan Ciparay, Kiaracondong dan juga ada yang si Cibeunying. Total 501 rumah," ujar Farhan.
Farhan pun memastikan setiap penerima bantuan ini harus memenuhi syarat seperti pembangunan rumah tidak layak huni dari APBD.
"Kualifikasinya sama, kalau kita membangun rutilahu dari APBD. Satu tanahnya punya sendiri tidak sedang konflik, bukan kontrakan dan tidak akan dikontrakan Surat-surat semua syaratnya, tidak boleh hilang dan dijual," katanya.
Adapun warga yang mendapatkan bantuan renovasi rumah adalah mereka yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan rutilahu berdasarkan kriteria nasional. Sedangkan rumah yang menjadi target renovasi adalah rumah-rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2016.
"Total ada 501 rumah, dan prosesnya sama seperti kualifikasi program rutilahu dari APBD. Yaitu tanah milik sendiri, tidak dalam konflik, bukan rumah kontrakan, tidak akan dikontrakkan, surat-surat-surat lengkap," ungkap Farhan.
Renovasi seluruh rumah tersebut tidak berasal dari APBN maupun APBD, melainkan bagian dari program Yayasan Budha Tzu Chi. Dana yang dikeluarkan untuk merenovasi masing-masing rumah adalah kisaran Rp20 juta hingga Rp40 juta.
Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sugianto Kusuma mengatakan, program renovasi rumah kali ini merupakan yang terbesar dari yang pernah mereka tangani.
Yayasan Buddha Tzu Chi memang sudah tidak asing lagi dalam membangun rumah dan membantu korban becana. Tapi kalau renovasi rumah sebesar ini, ini pertama kalinya kami lakukan. Biasanya kami bangun rumah baru di daerah baru," ungkap Sugianto.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait mengapresiasi inisiasi renovasi ratusan rumah tersebut. Ia meminta pemerintah daerah untuk dapat selektif dalam memilih pengembang.
"Ini adalah wujud nyata kolaborasi dari Kota Bandung, Jawa Barat, dan pemerintah pusat serta Yayasan Buddha Tzu Chi," ungkapnya.
"Saya hanya minta satu hal dari Pak Dedi. Tolong pilih pengembang yang bertanggung jawab. Supaya rakyar tidak kecewa," pungkasnya.
**(Ivan Sukenda).
Tags
BERITA