KAB.TASIKMALAYA,Infonasional.news - Forum Tasikmalaya Bersatu (Fortabes) kembali menggugat kebijakan cut off anggaran yang dikeluarkan Bupati Tasikmalaya. Debat publik yang digadang sebagai ajang klarifikasi, justru berakhir dengan kekecewaan besar. Rabu (27/08/2025).
Pejabat kunci yang seharusnya hadir seperti Bupati, Kepala TAPD, dan Kepala Inspektorat tak menampakkan batang hidungnya. Padahal, publik menanti jawaban atas berbagai kejanggalan yang selama ini menimbulkan keresahan.
“Kami undang 25 anggota Banggar DPRD, tapi yang datang hanya segelintir. Bahkan dewan hanya diwakili Wakil Ketua. Ini bentuk pelecehan terhadap aspirasi masyarakat,” tegas Koordinator Fortabes, Ryan Nurfallah.
Kekecewaan itu makin dalam ketika Fortabes menemukan sejumlah proyek tetap berjalan meski terkena kebijakan cut off. Salah satunya perbaikan jalan Mangunreja–Sukaraja, yang diduga dipaksakan dengan dokumen tidak transparan. Fakta ini menimbulkan dugaan adanya perlakuan istimewa bagi proyek tertentu.
Fortabes menilai, DPRD selama ini terlalu pasif dan cenderung menutup mata. Mereka mendesak pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengungkap motif dan aktor di balik kebijakan cut off yang dianggap penuh intrik. “Jika DPRD hanya diam, itu sama saja ikut melindungi penyalahgunaan wewenang,”ujar Ryan.
Isu bunga dari kebijakan cut off juga ikut dipertanyakan. Fortabes menyebutnya sebagai “bom waktu” yang bisa merugikan keuangan daerah.
Peringatan keras pun dilontarkan: jika DPRD dan eksekutif tak segera bertindak, Fortabes siap menggerakkan massa dengan aksi unjuk rasa yang lebih besar, terukur, dan terorganisir.
“Ini bukan sekadar kritik, ini perlawanan rakyat terhadap praktik kebijakan yang diduga penuh penyimpangan,” tutup Ryan.
(Rustandi)
.jpg)
