Bandung | Infonasionalnews – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi yang menyasar tidak hanya pejabat, tetapi juga pasangan mereka. Langkah ini dinilai penting untuk membangun budaya integritas yang dimulai dari lingkungan keluarga.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bertema "Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi" yang digelar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kolonel Masturi Km 3,5, Kota Cimahi, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para pejabat eselon II di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat, seperti kepala dinas, kepala biro, kepala badan, beserta suami atau istri masing-masing.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat. Ia mengingatkan seluruh pejabat agar menjauhi praktik korupsi maupun gratifikasi selama menjalankan tugas.
> "Tujuan utamanya agar ketika mengakhiri masa jabatan nanti, seluruh pejabat dapat menyelesaikannya dengan husnul khatimah," ujar Erwan.
Menurutnya, keterlibatan pasangan dalam pendidikan antikorupsi menjadi langkah preventif yang penting. Ia menilai dorongan gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan kerap menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi seseorang melakukan tindak korupsi.
Karena itu, pasangan pejabat diharapkan mampu menjadi pendukung utama yang mengingatkan untuk tetap hidup sederhana, menjaga integritas, serta menghindari segala bentuk penyimpangan.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan, pencegahan, dan pelibatan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, keluarga memiliki peran strategis dalam membangun karakter antikorupsi karena lingkungan rumah menjadi tempat pertama yang membentuk nilai dan perilaku seseorang.
"Keluarga yang berintegritas akan menjadi pengingat utama agar hidup sesuai kemampuan dan tidak tergoda melakukan korupsi," kata Ibnu.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, tenaga pendidik, dan berbagai pihak lainnya dalam menciptakan ekosistem yang bersih dari praktik korupsi.
Melalui sinergi dengan KPK, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap budaya integritas dapat semakin mengakar di lingkungan birokrasi sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.**(Ivan sukenda).
.jpg)
