OKU TIMUR — INFONASIONALNEWS.MY.ID — Keterlambatan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa di Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, menjadi perhatian Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) OKU Timur. Hingga kini, pembayaran Siltap disebut masih tersendat dan telah berlangsung kurang lebih tiga bulan.
Kondisi tersebut mulai dirasakan dampaknya oleh para perangkat desa, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan keluarga.
Ketua Umum PPDI Kabupaten OKU Timur, Abdul Wahid, A.Md.Kom., mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak guna mencari solusi sekaligus memastikan adanya kejelasan terkait pembayaran Siltap perangkat desa.
Menurut Abdul Wahid, PPDI OKU Timur juga telah berkomunikasi dengan Pembina PPDI OKU Timur, Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M., yang merupakan Bupati OKU Timur.
Ia menyebut, keterlambatan pembayaran tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran yang turut berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pembayaran.
“Kami memahami ada kebijakan dan proses anggaran yang harus dilalui. Tetapi kami juga harus menyampaikan kondisi nyata yang dirasakan perangkat desa. Mereka punya keluarga, punya kebutuhan, dan setiap hari tetap bekerja melayani masyarakat,” ujar Abdul Wahid saat ditemui wartawan Info Nasional News, Rabu (7/10), di ruang kerjanya, Kantor Desa Sri Jaya.
PPDI Soroti Kepastian BPJS Kesehatan
Tidak hanya persoalan Siltap, PPDI OKU Timur juga menyoroti kepastian kepesertaan dan pembayaran BPJS Kesehatan bagi perangkat desa.
PPDI berharap kepesertaan BPJS Kesehatan perangkat desa dapat dipastikan tetap aktif. Hal tersebut dinilai penting agar perangkat desa beserta keluarganya tetap memperoleh perlindungan kesehatan apabila sewaktu-waktu menghadapi kondisi yang membutuhkan pelayanan medis.
Abdul Wahid menegaskan, PPDI tidak bermaksud memperkeruh keadaan ataupun menyalahkan pihak tertentu. Menurutnya, organisasi perangkat desa tersebut lebih mengedepankan komunikasi dan koordinasi untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi.
“Kami tidak ingin konflik. Yang kami inginkan adalah solusi dan kepastian, agar perangkat desa dapat bekerja dengan tenang dan keluarga mereka juga dapat hidup dengan tenang,” tegasnya.
PPDI OKU Timur memastikan akan terus menyampaikan aspirasi perangkat desa secara bermartabat serta mengedepankan komunikasi dengan pemerintah daerah.
Organisasi tersebut berharap persoalan keterlambatan pembayaran Siltap dan kepastian jaminan kesehatan perangkat desa dapat segera mendapatkan solusi sehingga pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa tetap berjalan optimal.
Laporan: Agustian
Wartawan Info Nasional News