Bandung, Infonasionalnews – Pemerintah Kota Bandung kembali menerima Apresiasi Komitmen dan Kepemimpinan dalam Pengelolaan Sampah Jawa Barat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada Apel Siaga Jabar Berseka di Sport Jabar Arcamanik, Jumat (24/7/2026).
Namun, di balik seremoni penghargaan itu, muncul fakta yang sulit diabaikan. Wali Kota Bandung sendiri mengakui bahwa Kota Bandung baru mampu mengelola sekitar 30 persen sampah yang dihasilkan setiap hari. Artinya, sekitar 70 persen sampah masih menjadi persoalan yang belum tertangani secara optimal.
«"Belum, masih jauh. Sejauh ini kita baru sekitar 30 persen bisa mengelola sampah. Masih banyak tantangan yang harus diselesaikan," ujar Farhan.»
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan yang wajar dari publik: apakah penghargaan sudah mencerminkan kondisi nyata di lapangan?
Di banyak sudut Kota Bandung, warga masih mengeluhkan tumpukan sampah, keterlambatan pengangkutan, hingga tempat penampungan sementara yang sering meluap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan sampah belum selesai, bahkan masih menjadi persoalan sehari-hari bagi masyarakat.
Farhan menyebut tiga persoalan utama yang masih menghambat penanganan sampah, yakni keterbatasan anggaran, perubahan perilaku masyarakat, dan minimnya infrastruktur pengelolaan sampah. Ia juga mengakui kawasan seperti Babakan Ciparay dan Gedebage masih menjadi titik berat penanganan karena tingginya volume sampah.
Meski penghargaan merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah, masyarakat tentu lebih membutuhkan hasil nyata daripada deretan piagam penghargaan. Penghargaan seharusnya menjadi awal evaluasi, bukan alasan untuk merasa puas.
Jika benar baru 30 persen sampah yang mampu dikelola, maka pertanyaan berikutnya adalah ke mana arah kebijakan untuk menyelesaikan 70 persen sisanya? Kapan target peningkatan itu akan tercapai? Dan bagaimana pemerintah memastikan program-program yang diumumkan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan?
Publik tentu berharap penghargaan ini tidak hanya menjadi pencitraan administratif. Keberhasilan sesungguhnya bukan diukur dari jumlah trofi yang diterima, melainkan dari berkurangnya tumpukan sampah di jalan, bersihnya lingkungan permukiman, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Karena pada akhirnya, warga tidak hidup berdampingan dengan piagam penghargaan—mereka hidup berdampingan dengan sampah yang harus segera diselesaikan.
.jpg)
