BANDUNG,InfonasionalNews.my.id — Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar operasi gabungan penjangkauan dan penertiban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung, Jumat (11/9/2026).
Dalam operasi tersebut, puluhan PPKS berhasil dijangkau petugas untuk selanjutnya mendapatkan penanganan dan asesmen lebih lanjut.
Penanganan PPKS di Kota Bandung kali ini mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, pola yang diterapkan di Kota Bandung berpeluang menjadi pilot project bagi 26 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Jawa Barat, Gatot Sambas, mengatakan keterlibatan tim provinsi merupakan bentuk penguatan terhadap kegiatan penanganan PPKS yang selama ini rutin dilakukan Pemerintah Kota Bandung.
"Penertiban PPKS ini jika di Kota Bandung berhasil, maka akan menjadi pilot project untuk 26 kabupaten/kota di Jawa Barat," ujar Gatot.
Menurut Gatot, tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diterjunkan terdiri dari unsur Dinas Sosial, Satpol PP, Diskominfo, serta perangkat daerah teknis lainnya.
Tim tersebut berperan sebagai penguatan dalam operasi sekaligus mengikuti pola penanganan yang selama ini diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, Satpol PP Kota Bandung dan perangkat daerah terkait.
"Jadi nanti saya akan menginduk dan mengacu pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kota Bandung," katanya.
Sasar Sejumlah Ruas Jalan Utama
Operasi gabungan tersebut menyasar sejumlah titik di jalur utama Kota Bandung. Rute penjangkauan dimulai dari kawasan Jalan Pasteur di bawah Flyover Mochtar Kusumaatmadja, kemudian menuju Jalan Pasir Kaliki, Pajajaran, Wastukancana, LLRE Martadinata, hingga kembali ke kawasan Gedung Sate.
Gatot menegaskan, kegiatan tersebut tidak dimaksudkan sebagai penertiban sesaat. Evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan juga menjadi bagian penting untuk menemukan kendala sekaligus merumuskan solusi penanganan PPKS.
"Kami ingin memastikan kegiatan hari ini berjalan sukses tanpa ekses dan menghasilkan beberapa evaluasi dari kendala-kendala, kemudian muncul solusi sehingga kita akan selesaikan secara bersama-sama," ujarnya.
Ia berharap kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam menangani PPKS dapat terus berlanjut dan menghasilkan pola penanganan yang lebih efektif.
Penjangkauan Disesuaikan dengan Kondisi PPKS
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung, Irvan Alamsyah, mengatakan petugas melakukan penjangkauan secara langsung ketika menemukan PPKS di sepanjang rute operasi.
Irvan menjelaskan, tidak seluruh kelompok PPKS mendapatkan perlakuan yang sama. Sejumlah pengamen, misalnya, diberikan imbauan terkait batas waktu operasional.
Sementara kelompok seperti anak jalanan, pengemis, manusia gerobak dan manusia karung tetap dijangkau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
"Ketika nanti terlihat ada PPKS, kita bagi saja langsung. Jadi jangan menunggu lagi komando. Kalau memang itu manusia gerobak dan lain sebagainya, langsung saja dijangkau," kata Irvan.
PPKS yang berhasil dijangkau kemudian dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Bandung di Rancacili.
Pemerintah Kota Bandung juga meminta dukungan tambahan pekerja sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu proses asesmen terhadap PPKS yang telah dijangkau.
Hasil Operasi Akan Dievaluasi
Irvan mengatakan hasil operasi diharapkan dapat segera direkapitulasi pada hari yang sama dan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi.
"Kami berharap malam ini sudah ada rekapitulasi hasil kegiatan dan kita bisa sampaikan ke pimpinan untuk segera dievaluasi, sehingga langkah ke depan bisa lebih jelas dan terstruktur," katanya.
Dengan adanya kolaborasi tersebut, penanganan PPKS di Kota Bandung diharapkan tidak berhenti pada kegiatan penertiban di ruang publik, tetapi dapat dilanjutkan melalui proses asesmen dan penanganan sosial sesuai kondisi masing-masing individu.
Jika pola yang diterapkan di Kota Bandung dinilai berhasil, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menjadikannya sebagai model penanganan PPKS untuk diterapkan di 26 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.**(Ivan Sukenda ).