BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melantik dan mengambil sumpah janji jabatan manajerial terhadap 41 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung di Ruang Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin (31/8/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Farhan memberikan pesan tegas kepada para pejabat yang baru menerima amanah. Menurutnya, integritas harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan.
Bahkan, Farhan sengaja mengulang kata integritas sebanyak tiga kali sebagai penekanan khusus bagi para pejabat yang baru dilantik.
«“Kepada seluruh para pejabat yang dilantik, saya menekankan tiga kata. Integritas, integritas, integritas. Tidak ada yang lebih penting di mata masyarakat tentang para pejabat yang menjalankan pemerintahan selain kata integritas,” ujar Farhan.»
3P Jadi Patokan Pejabat Pemkot Bandung
Selain integritas, Farhan meminta seluruh pejabat menerapkan prinsip 3P: kepantasan, kepatutan, dan kepatuhan dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan tugas pemerintahan.
Menurutnya, kemampuan teknis saja tidak cukup. Seorang pejabat harus mampu membaca situasi, memahami persoalan, membangun komunikasi, serta mengambil keputusan yang tepat.
“Prinsip 3P, pantas, patut, dan patuh, harus menjadi patokan kita dalam menjalankan pemerintahan. Tujuannya adalah menjaga integritas,” katanya.
Pesan tersebut menjadi penting karena setiap keputusan pemerintah dapat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, Farhan meminta para pejabat tidak hanya bekerja berdasarkan kemampuan administratif, tetapi juga memiliki pertimbangan etika dan kepatuhan terhadap aturan.
Camat dan Lurah Dituntut Bisa Hadapi Semua Persoalan
Farhan juga menyoroti peran pejabat kewilayahan, mulai dari camat, lurah, sekretaris kecamatan, sekretaris kelurahan hingga para kepala seksi.
Ia menilai tantangan pejabat di tingkat kewilayahan semakin kompleks karena mereka menjadi aparatur yang paling dekat dengan masyarakat.
Persoalan di lapangan, kata Farhan, tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Aparatur juga harus menghadapi persoalan sosial, penertiban, pelaksanaan program pemerintah hingga persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum.
“Wali kota, camat, dan lurah adalah tiga jabatan yang harus memiliki kemampuan 360 derajat. Tidak bisa hanya menguasai satu bidang saja,” ungkapnya.
Penanganan PKL hingga Persoalan Wilayah Harus Cepat
Farhan mencontohkan penanganan pedagang kaki lima (PKL) dan penegakan peraturan daerah di wilayah Kecamatan Bandung Kulon dan Kelurahan Cijerah.
Menurutnya, persoalan seperti itu membutuhkan kemampuan koordinasi, komunikasi dan respons cepat dari aparatur pemerintah.
Ia menegaskan, masyarakat saat ini menuntut pemerintah mampu merespons persoalan dengan cepat tanpa harus menunggu masalah tersebut berkembang menjadi polemik di media sosial.
“Respon cepat sekarang menjadi tuntutan masyarakat tanpa perlu menciptakan drama di media sosial. Karena itu kemampuan mengelola wilayah dan kemasyarakatan menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya.
Farhan Ingatkan Pentingnya Komunikasi dengan DPRD
Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga mengingatkan jajaran pejabat Pemkot Bandung agar menjaga komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan DPRD Kota Bandung.
Menurutnya, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kota Bandung.
“Kehadiran Ketua DPRD dan para wakil ketua DPRD menunjukkan pelantikan ini memiliki nilai strategis. Menjaga komunikasi dengan DPRD menjadi salah satu kunci keberhasilan kerja kita,” tuturnya.
Pejabat Baru Diminta Buktikan Amanah
Farhan berharap 41 pejabat yang baru dilantik tidak hanya memandang jabatan sebagai posisi struktural, tetapi sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh pejabat bekerja dengan integritas, memahami kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan persoalan di lapangan, serta menjalankan pemerintahan sesuai aturan.
Farhan juga berharap jajaran pejabat yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi Bandung Utama, yakni Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis.
Pelantikan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemkot Bandung untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.**( Ivan Sukenda).