BANDUNG, Infonasionalnews – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah memperkuat koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Langkah tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan semakin dekat dengan masyarakat.
Namun, Pemkot Bandung menghadapi target yang cukup besar. Dari total 870.832 kepala keluarga (KK) di Kota Bandung, sebanyak 435.416 KK atau 50 persen ditargetkan terdaftar melalui program Digitalisasi Perlinsos.
Target tersebut harus dikejar dalam periode pelaksanaan September hingga Desember 2026.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, mengatakan digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat dapat terhubung dengan berbagai layanan dan program perlindungan sosial.
Sementara itu, IKD menjadi bagian dari transformasi administrasi kependudukan agar masyarakat dapat memanfaatkan identitas kependudukannya secara lebih mudah dalam berbagai layanan.
“Digitalisasi Perlinsos dan implementasi IKD merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, terintegrasi, dan dekat dengan masyarakat,” ujar Iskandar saat membuka Rapat Koordinasi Sosialisasi Digitalisasi Perlindungan Sosial dan Implementasi IKD secara daring dari Bandung Command Center (BCC), Selasa (29/9/2026).
Target Berlaku untuk Seluruh KK
Iskandar menegaskan, sasaran kegiatan Perlinsos mencakup seluruh populasi kepala keluarga di Kota Bandung.
Artinya, target tersebut tidak dibatasi berdasarkan desil kesejahteraan.
“Target ini tidak mengenal desil kesejahteraan. Artinya, kita ingin manfaat kegiatan Perlinsos dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung,” katanya.
Dengan target 435.416 KK dalam waktu sekitar empat bulan, Iskandar meminta seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan bergerak dalam satu pola koordinasi.
Menurutnya, program tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial (Dinsos) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Keduanya, kata dia, harus menjadi bagian dari sistem kerja Pemkot Bandung yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan hingga unsur masyarakat di wilayah.
Satu Agen Ditargetkan Mendata 170 KK
Dalam pelaksanaannya, agen menjadi salah satu ujung tombak untuk menjangkau masyarakat secara langsung.
Iskandar menyebut rasio yang digunakan sekitar satu agen untuk mendata 170 KK.
Para agen diharapkan tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga membantu memberikan informasi, mendampingi masyarakat dalam proses yang diperlukan, serta memastikan warga yang menjadi sasaran dapat terlayani.
Di tingkat wilayah, camat dan lurah yang berperan sebagai koordinator lapangan (korlap) diminta mengendalikan pelaksanaan program di masing-masing wilayah.
Potensi yang ada di masyarakat juga akan digerakkan, termasuk RT, RW, kader, relawan, sumber kesejahteraan sosial, serta unsur masyarakat lainnya.
OPD Diminta Punya Kontribusi Nyata
Pemkot Bandung juga menempatkan para kepala OPD sebagai Liaison Officer (LO) untuk mendukung pelaksanaan program.
LO tidak hanya berfungsi sebagai penghubung, tetapi diminta ikut menggerakkan jajaran di OPD masing-masing, memobilisasi dukungan, membantu menggerakkan agen, serta berkoordinasi dengan korlap di wilayah.
“Setiap OPD harus punya kontribusi nyata terhadap target capaian Perlinsos Kota Bandung,” tegas Iskandar.
Sementara itu, para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung yang berperan sebagai koordinator wilayah diminta memastikan koordinasi lintas OPD dan kewilayahan berjalan efektif.
Mereka juga diminta memantau perkembangan pelaksanaan sekaligus membantu menyelesaikan hambatan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Waktu Terbatas, Pemkot Minta Semua Bergerak
Dengan pelaksanaan yang berlangsung hingga Desember 2026, Pemkot Bandung menilai diperlukan pola kerja yang jelas, mulai dari pembagian peran, mobilisasi sumber daya, hingga pemantauan capaian di lapangan.
Iskandar meminta seluruh pihak tidak melihat target 435.416 KK sebagai beban, tetapi sebagai target bersama untuk memperkuat pelayanan publik.
“Jangan ada sekat antara OPD, kecamatan, kelurahan maupun agen. LO menggerakkan OPD, korlap menggerakkan wilayah, agen menjangkau masyarakat, dan seluruhnya bergerak dalam satu koordinasi,” ujarnya.
Ia pun meminta seluruh jajaran memanfaatkan waktu yang tersedia hingga Desember dengan memperkuat koordinasi dan memperbanyak mobilisasi agen.
“Mari kita manfaatkan waktu sampai Desember ini dengan sebaik-baiknya. Perkuat koordinasi, perbanyak mobilisasi agen, pantau capaian, dan segera selesaikan setiap kendala yang muncul di lapangan,” kata Iskandar.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkot Bandung berharap pelaksanaan Digitalisasi Perlinsos dan implementasi IKD dapat berjalan lebih terarah, dengan dukungan seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan.
Targetnya jelas: 435.416 KK terdaftar dalam Digitalisasi Perlindungan Sosial hingga akhir 2026.**( Ivan Sukenda).