BANDUNG, INFONASIONALNEWS – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Program nasional yang dirangkaikan dengan uji kompetensi satuan pengamanan (satpam) tersebut menjadi salah satu upaya Polri memperluas akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mendukung penurunan angka pengangguran.
Peluncuran Poliran melibatkan kolaborasi lintas sektor dengan menghadirkan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Kapolri menegaskan, keterlibatan Polri dalam program tersebut bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun dunia usaha. Sebaliknya, Polri hadir sebagai fasilitator untuk memperkuat koordinasi dan mempertemukan pencari kerja dengan peluang pekerjaan yang tersedia.
"Kebersamaan ini menjadi bukti bahwa negara hadir bagi masyarakat sekaligus memberi harapan baru bagi ribuan pencari kerja yang berkumpul hari ini," kata Suyudi dalam sambutannya.
Menurutnya, persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Pekerjaan dinilai bukan sekadar sumber penghasilan, melainkan juga memberikan kepastian ekonomi dan ketenangan bagi keluarga.
Karena itu, Polri merasa perlu mengambil bagian dalam upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Hampir 7,4 Juta Orang Menganggur, Jawa Barat Capai 6,67 Persen
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Kapolri, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2026 tercatat sebesar 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta orang.
Sementara itu, Jawa Barat masih mencatatkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,67 persen.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program Poliran, khususnya untuk membantu masyarakat memperoleh akses terhadap pelatihan dan informasi lowongan pekerjaan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyambut positif peluncuran program tersebut. Menurutnya, Poliran menjadi peluang bagi ribuan pencari kerja, khususnya di Kota Bandung dan Jawa Barat, untuk mendapatkan kesempatan bekerja.
"Alhamdulillah, Poliran ini membuka peluang kerja bagi ribuan tenaga kerja di Kota Bandung khususnya di Jawa Barat. Dengan adanya Poliran, diharapkan bisa menekan angka pengangguran di Kota Bandung maupun Jawa Barat," ujar Farhan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).
Farhan juga menilai persoalan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kriminal.
Dengan semakin terbukanya kesempatan kerja, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan turut mendukung terciptanya lingkungan yang aman serta kondusif.
Kapolri Tegaskan Perang terhadap Calo dan Pungli Rekrutmen
Salah satu perhatian utama dalam program Poliran adalah memastikan proses pencarian dan penerimaan tenaga kerja berlangsung secara transparan.
Kapolri secara khusus mengingatkan agar program tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan praktik percaloan maupun pungutan liar (pungli) terhadap pencari kerja.
"Saya ingin menyampaikan, kita akan berperang melawan para calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Saya perintahkan seluruh jajaran untuk melakukan penindakan tegas," tegas Suyudi.
Masyarakat yang menemukan praktik percaloan atau pungutan liar dalam proses pencarian kerja dapat melaporkannya melalui layanan kepolisian 110 maupun jajaran kepolisian di wilayah masing-masing.
Kapolri juga meminta seluruh jajaran agar pengawalan program Poliran tidak berhenti pada kegiatan peluncuran atau seremonial semata.
Pelaksanaan program harus terus dipantau hingga para peserta benar-benar mendapatkan akses dan tersalurkan ke dunia kerja.
Menaker Dorong Pencari Kerja Tingkatkan Kompetensi
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menyambut positif inisiatif Poliran sebagai bentuk kolaborasi dalam memperluas kesempatan kerja.
Ia menyampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka nasional menunjukkan tren penurunan, dari 4,91 persen pada Agustus 2024 menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, hingga 4,75 persen pada Agustus 2026.
Meski demikian, percepatan penyerapan tenaga kerja masih membutuhkan kerja sama antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha.
Yassierli juga mengingatkan para pencari kerja, khususnya lulusan SMK dan perguruan tinggi, agar terus meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
Menurutnya, sertifikat kompetensi menjadi salah satu modal penting untuk memperbesar peluang memperoleh pekerjaan di tengah perubahan kebutuhan dunia industri.
"Industri berubah cepat, mereka membutuhkan orang-orang yang memiliki skill, kompetensi dan sertifikat kompetensi. Pastikan teman-teman lulusan SMK maupun perguruan tinggi untuk terus mengasah kompetensinya," ucap Yassierli.
Ia turut mendorong masyarakat memanfaatkan berbagai fasilitas balai pelatihan yang disediakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun komunitas.
Kepada perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, Yassierli meminta agar proses penerimaan tenaga kerja dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif.
"Kalau mereka benar-benar sudah memenuhi kriteria, saya harap bisa diterima tanpa diskriminasi, tanpa alasan macam-macam. Persyaratannya hanya fokus kepada skill dan persyaratan yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan," tuturnya.
Poliran Diharapkan Bukan Sekadar Program Seremonial
Melalui program Polisi Peduli Pengangguran, Polri berupaya memperkuat peran kolaboratif dalam menghubungkan masyarakat dengan dunia kerja.
Sinergi antara kepolisian, kementerian, pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan perusahaan diharapkan dapat memperluas akses kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kompetensi pencari kerja.
Di Kota Bandung dan Jawa Barat, program ini diharapkan dapat membantu menjawab persoalan pengangguran yang masih menjadi tantangan daerah.
Keberhasilan Poliran nantinya tidak hanya diukur dari peluncuran program, tetapi juga dari sejauh mana pencari kerja memperoleh pelatihan, kesempatan mengikuti rekrutmen, hingga benar-benar terserap di dunia kerja.**(Ivan Sukenda).