INFONASIONALNEWS-MK tegaskan kritik ke lembaga pemerintah tidak bisa dijerat Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE. Yang bisa kena, kalau menuduh orang tanpa bukti dan memakai bahasa menghina.
Pertanyaan ini belakangan ramai di media sosial. Apakah masyarakat biasa bisa mengunggah tentang anggaran desa yang tidak dipasang di papan informasi? Apakah fakta itu bisa dijerat UU ITE?
Jawabannya: *Boleh.*
Berdasarkan Undang-Undang Desa, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes *wajib dipublikasikan* kepada masyarakat. Salah satunya melalui baliho atau papan informasi di balai desa dan tempat-tempat strategis agar warga bisa melihat dan mengawasi.
Jika baliho itu tidak dipasang, kosong, atau tidak bisa diakses warga, maka masyarakat berhak untuk bertanya, memfoto, merekam, dan mengunggahnya ke media sosial sebagai bentuk pengawasan publik.
*KRITIK KE LEMBAGA BUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK*
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 29 April 2025 telah mempertegas batas tersebut.
Dalam putusan itu, MK menegaskan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE hanya dimaknai sebagai individu atau orang perseorangan. Lembaga pemerintah, institusi negara, korporasi, profesi, jabatan, maupun kelompok masyarakat tidak termasuk sebagai korban yang dilindungi pasal pencemaran nama baik tersebut.
Artinya, mengkritik "Pemerintah Desa", "Pengelolaan Dana Desa", atau "Kepala Desa sebagai jabatan" tidak bisa dilaporkan sebagai pencemaran nama baik atas nama lembaga. Jika merasa dirugikan, jalurnya adalah gugatan perdata, bukan pemidanaan.
MK juga menegaskan, pencemaran nama baik adalah delik aduan, yang hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari korban sendiri. Orang lain yang tidak dirugikan secara langsung tidak dapat melaporkannya.
Sejak 2 Januari 2026, ketentuan pencemaran nama baik juga sudah diatur dalam Pasal 433 sampai 441 KUHP yang baru, dengan prinsip yang sama, yakni objeknya adalah orang perseorangan, bukan lembaga pemerintah, dan merupakan delik aduan.
Selain itu, dalam aturan juga terdapat pengecualian. Perbuatan tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Mengungkap dugaan pelanggaran demi kepentingan publik berbeda dengan menyerang kehormatan seseorang.
*LALU, APA YANG BISA MEMBUAT WARGA KENA MASALAH?*
Pakar hukum yang dihubungi redaksi menjelaskan, yang membuat warga bisa terjerat bukan faktanya, tetapi cara penyampaiannya. Ada tiga hal yang harus dihindari:
*Pertama,* menuduh orang spesifik tanpa bukti. Contohnya menulis "Kades X korupsi Rp 500 juta, maling uang rakyat" padahal belum ada hasil audit maupun putusan pengadilan. Jika menyebut nama orang, orang tersebut bisa mengadu sebagai pribadi.
*Kedua,* mengarang atau menyebar hoaks. Misalnya menyebut anggaran tidak ada, padahal sebenarnya sudah dipasang di tempat lain dan ada bukti fotonya.
*Ketiga,* menggunakan bahasa menghina pribadi, memaki, menyebarkan foto pribadi, atau ujaran kebencian berbasis SARA.
*CARA UNGGAH YANG AMAN*
Agar aman dan tetap didengar, redaksi menyarankan warga menggunakan pola bertanya dan meminta klarifikasi, bukan memvonis.
Contoh kalimat aman yang bisa digunakan:
"Izin bertanya, per tanggal [tanggal] papan informasi APBDes di [nama desa] belum terpasang / kosong. Foto ini saya ambil tanggal [tanggal] jam [jam]. Mohon klarifikasi dari Pemdes, apakah APBDes Tahun [tahun] sudah ditetapkan dan di mana bisa diakses masyarakat? Terima kasih."
Dengan pola seperti itu, unggahan warga masuk kategori kritik dan pengawasan publik yang dilindungi oleh Pasal 28E UUD 1945 tentang kebebasan berpendapat.
Redaksi INFO NASIONAL NEWS mengimbau kepada pemerintah desa untuk proaktif memasang baliho APBDes dan membuka ruang klarifikasi, agar tidak muncul prasangka di masyarakat. Kepada warga, diimbau untuk tetap menyampaikan kritik dengan fakta, tanggal yang jelas, dan bahasa yang santun.
*Tim Redaksi INFO NASIONAL NEWS melaporkan.*