KABUPATEN BANDUNG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa keberhasilan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak hanya bergantung pada kesiapan fasilitas, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah desa, pengurus koperasi, manajer operasional, serta dukungan badan usaha milik negara (BUMN).
Penegasan tersebut disampaikan Bima Arya saat meninjau operasional KDKMP di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).
Menurut Bima, sinergi antara kepala desa, ketua koperasi, dan manajer operasional merupakan fondasi penting untuk memastikan koperasi mampu menjalankan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kuncinya di sini adalah kolaborasi antara Pak Kepala Desa, di sini ada Pak Kades, kemudian dengan Ketua Koperasi dan juga manajernya," ujar Bima.
Pasokan Barang Bersubsidi Jadi Perhatian
Dalam peninjauan tersebut, Bima menjelaskan bahwa kolaborasi di tingkat desa perlu diperkuat dengan dukungan pemerintah daerah dan BUMN, terutama dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok serta komoditas bersubsidi.
Sejumlah komoditas dan layanan yang menjadi perhatian meliputi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog, LPG dari Pertamina, serta layanan pembelian token listrik dari PLN.
Peninjauan lapangan yang dilaksanakan secara serentak di sejumlah daerah oleh jajaran menteri dan wakil menteri tersebut bertujuan memastikan kesiapan operasional KDKMP sekaligus memeriksa ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat.
Ketersediaan barang menjadi salah satu aspek penting karena keberadaan koperasi diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga, terutama dalam mengakses kebutuhan pokok dan produk bersubsidi.
Bukan untuk Bersaing dengan Warung dan Minimarket
Bima Arya juga menegaskan bahwa KDKMP tidak dibentuk untuk menjadi pesaing toko kelontong maupun minimarket komersial yang telah beroperasi di tengah masyarakat.
Sebaliknya, koperasi tersebut diarahkan menjadi sarana pemerintah untuk mendukung penyaluran program bantuan sosial dan barang bersubsidi agar lebih mudah menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Dengan konsep tersebut, KDKMP diharapkan dapat menjalankan peran sosial sekaligus memperkuat pelayanan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Namun, keberhasilan program ini tetap membutuhkan pengelolaan yang baik, pasokan barang yang memadai, serta pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan warga di masing-masing wilayah.
Pemerintah Evaluasi Pasokan dan Pelayanan
Bima menyebutkan, masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program KDKMP. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui kendala di lapangan, khususnya terkait kecukupan pasokan dan peningkatan kualitas pelayanan koperasi.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus melakukan perbaikan agar operasional koperasi dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Nanti pasti kita akan evaluasi untuk kembali memperbaiki untuk suplainya,” pungkasnya.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Bima Arya meninjau empat lokasi KDKMP, yakni KDKMP Citaman, KDKMP Desa Bojongloa, KDKMP Desa Cangkuang Wetan di Kecamatan Dayeuhkolot, serta KDKMP Desa Padalarang di Kecamatan Padalarang.
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kesiapan operasional KDKMP. Ke depan, efektivitas kolaborasi pengelola, kelancaran pasokan, dan kualitas pelayanan akan menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana koperasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.**(Ivan Sukenda).