BKKBN Papua Bersinergi dengan Pemda Waropen Percepat PJPK, SSK dan Mutu Pelayanan KB Diperkuat


WAROPEN, INFONASIONALNEWS.MY.ID – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Waropen guna mempercepat pembangunan kependudukan, meningkatkan kualitas pembangunan keluarga, serta memperluas akses dan mutu pelayanan Keluarga Berencana (KB) di wilayah Tanah Saireri.


Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Audiensi dan Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), serta Penguatan Mutu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Waropen.


Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Rumah Wakil Bupati Waropen, Botawa, Distrik Waropen Bawah, Jumat (30/10/2026), dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Waropen, Yowel Boari, bersama Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua, Moh. Iqbal Trihidayat, S.Sos.I., M.Si.


Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua didampingi Ketua Tim Kerja KBKR, Henny Agusta Pray, S.Sos., M.Si., Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan, Irianto A. Marampung, S.Kom., Tim Kerja Humas dan Protokol, Elma E. Herawati, Amd.F., serta Tim Kerja KBKR, Dirkson Auparay, S.IP.


Sementara dari Pemerintah Kabupaten Waropen turut hadir Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Waropen, Jaelani, AP., S.STP., M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dina A. Samori, SE., MH., beserta jajaran kepala bidang, kepala seksi, serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) se-Kabupaten Waropen.


PJPK Menjadi Fondasi Pembangunan Kependudukan Waropen

Dalam sambutannya, Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua, Moh. Iqbal Trihidayat, menegaskan bahwa kehadiran tim di Kabupaten Waropen merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendampingi pemerintah daerah mengoptimalkan pembangunan kependudukan, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan karakteristik demografi tersendiri.


Ia menjelaskan, Kabupaten Waropen memiliki luas wilayah sekitar 10.847 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 38.840 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk hanya 3,6 jiwa per kilometer persegi. Selain itu, sekitar 69 persen penduduknya merupakan kelompok usia muda.


Menurutnya, kondisi tersebut merupakan potensi bonus demografi yang harus dikelola secara terencana melalui kebijakan pembangunan kependudukan yang terarah dan berkelanjutan.


“Waropen adalah kabupaten dengan karakteristik unik. Luas wilayah 10.847 kilometer persegi, penduduk 38.840 jiwa, kepadatan hanya 3,6 jiwa per kilometer persegi, dan 69 persen penduduknya adalah usia muda. Ini merupakan potensi bonus demografi yang luar biasa, tetapi bisa menjadi bencana jika tidak dikelola dengan dokumen perencanaan yang baik, yaitu PJPK,” tegasnya.


Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan dukungan kelembagaan, penganggaran melalui APBD, serta integrasi program ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD dan RPJPD.


Penyusunan PJPK Kabupaten Waropen Tahun 2025–2029 juga diharapkan mengacu pada Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Nasional dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Nasional.


Dokumen tersebut perlu mengintegrasikan lima isu strategis pembangunan kependudukan, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, serta penataan administrasi kependudukan.


Dorong Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan

Selain percepatan penyusunan PJPK, pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) menjadi salah satu agenda prioritas dalam koordinasi tersebut.


SSK merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap berbagai persoalan kependudukan melalui integrasi materi kependudukan ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.


Program ini juga menjadi bagian dari program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kemendukbangga/Kepala BKKBN Nomor 86/KEP/B2/2025 tentang Standar Pelayanan Program Prioritas atau Quick Wins.


Iqbal menjelaskan, keberadaan SSK diharapkan mampu membentuk generasi muda yang memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, serta pencegahan stunting sejak dini.


“SSK adalah investasi jangka panjang. Kita ingin remaja Waropen memahami isu kependudukan, menunda usia kawin, menghindari seks pranikah, dan mencegah stunting dari hulu. Ini selaras dengan Program Prioritas Nasional TAMASYA, GENTING, GATI, dan SIDAYA,” jelasnya.


Untuk itu, Kemendukbangga/BKKBN Papua mendorong agar pada tahun 2026 minimal dua hingga tiga sekolah di Kabupaten Waropen dapat ditetapkan sebagai Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna.


Dukungan tersebut diharapkan diwujudkan melalui penyediaan Pojok Kependudukan, integrasi materi kependudukan dalam kurikulum pembelajaran, serta penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).


Tingkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan KB

Persoalan lain yang menjadi perhatian bersama adalah peningkatan mutu pelayanan Keluarga Berencana (KB), khususnya pemerataan akses pelayanan hingga ke wilayah distrik dan kampung yang sulit dijangkau.


Kondisi geografis Kabupaten Waropen yang terdiri atas wilayah kepulauan, rawa, serta kawasan dengan akses transportasi terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan KB secara optimal.


Selain keterbatasan tenaga kesehatan, distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon) juga perlu mendapat perhatian agar pelayanan dapat menjangkau wilayah terjauh, termasuk Distrik Kirihi, Wapoga, dan Inggerus.


Menanggapi kondisi tersebut, Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Papua menyatakan komitmennya untuk terus memberikan dukungan melalui penyediaan Alokon, peningkatan kompetensi tenaga Penyuluh KB yang saat ini berstatus pegawai pusat, serta penguatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai basis pembangunan keluarga di tingkat kampung.


Wakil Bupati Waropen: Pemda Siap Bersinergi

Menanggapi berbagai agenda strategis tersebut, Wakil Bupati Waropen, Yowel Boari, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta pendampingan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Papua terhadap pembangunan kependudukan di Kabupaten Waropen.


Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Waropen siap memperkuat kolaborasi dan mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana melalui langkah-langkah konkret di tingkat daerah.


“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Waropen mengucapkan terima kasih. Pemda Waropen siap bersinergi. Kami akan segera menerbitkan SK Bupati tentang Tim Penyusun PJPK Waropen, mendukung pembentukan SSK di SMA Negeri 1 Waropen Bawah dan SMK, serta memperkuat pelayanan KB di Puskesmas. Ini untuk Generasi Emas Waropen 2045, sesuai semboyan kami, Ndi Sowosio Ndi Korako, yang berarti kita bersatu, kita kuat,” ujar Yowel Boari.


Dukungan tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan program pembangunan kependudukan tidak hanya menjadi agenda sektoral, tetapi terintegrasi dengan seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah.


Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Waropen, Jaelani, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengawal proses integrasi indikator pembangunan kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah.


Pihaknya juga akan mendorong keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Bapperida, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan DP3AKB, agar bersama-sama mengambil peran dalam penyusunan PJPK Kabupaten Waropen.


Menuju Generasi Emas Waropen 2045

Melalui audiensi dan rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi, komitmen, serta langkah nyata antara Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Waropen dalam mempercepat pembangunan kependudukan.


Target ke depan adalah terwujudnya dokumen PJPK yang berkualitas sebagai pedoman pembangunan kependudukan, terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan yang aktif dan berkelanjutan, serta meningkatnya mutu pelayanan KB yang mampu menjangkau seluruh masyarakat hingga ke kampung-kampung terpencil.


Sinergi pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam menciptakan keluarga berkualitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempersiapkan generasi muda Waropen yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Generasi Emas 2045.


Dengan semangat Ndi Sowosio Ndi Korako (Kita Bersatu, Kita Kuat), pembangunan kependudukan di Kabupaten Waropen diharapkan semakin terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

(Red)
Lebih baru Lebih lama