BANDUNG, INFONASIONALNEWS.MY.ID – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Hengki memaparkan arah kebijakan dan strategi pengamanan wilayah Jawa Barat dalam kegiatan silaturahmi bersama berbagai elemen masyarakat di Mapolda Jabar, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Cipayung Plus, serikat buruh, organisasi kemasyarakatan (ormas), serta pimpinan media massa se-Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi beragam tantangan keamanan. Mulai dari potensi konflik sosial, peredaran narkoba, intoleransi, hingga penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat memicu keresahan masyarakat.
Menghadapi tantangan tersebut, Irjen Pol. Hengki memperkenalkan prinsip kerja kelembagaan bertajuk “JABAR AMAN”, yang merupakan akronim dari Antisipatif, Modern, Akuntabel, dan Nurani.
Menurutnya, keamanan wilayah tidak dapat diwujudkan hanya melalui pendekatan kepolisian. Diperlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar potensi gangguan keamanan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini.
“Prinsip ini menuntut jajaran kepolisian untuk mampu mencegah gangguan keamanan sejak dini, memanfaatkan teknologi informasi, bertanggung jawab atas setiap tindakan hukum, serta mengedepankan pendekatan humanis dan berkeadilan,” ujar Hengki.
Dorong Polri Terbuka terhadap Kritik
Dalam pemaparannya, Kapolda Jabar juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Ia menyatakan bahwa institusi kepolisian harus mampu memberikan pelayanan yang profesional sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan.
“Kami ingin membangun Polda Jawa Barat yang tegas dalam penegakan hukum, humanis dalam pelayanan, dan sangat terbuka terhadap kritik serta masukan masyarakat,” tegasnya.
Prinsip tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran kepolisian di Jawa Barat dalam menjalankan tugas, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan kepada masyarakat.
Keterbukaan terhadap masukan publik juga dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan sosial diharapkan dapat diselesaikan melalui langkah-langkah yang tepat dan proporsional.
Pers Diminta Jaga Independensi dan Akurasi Informasi
Selain menyoroti peran kepolisian, Hengki turut menggarisbawahi pentingnya fungsi pers sebagai kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
Ia mengingatkan insan media agar senantiasa menjaga independensi, mengedepankan akurasi pemberitaan, serta mematuhi kode etik jurnalistik. Hal tersebut dinilai penting di tengah derasnya arus informasi yang dapat dengan cepat memengaruhi opini publik.
Penyampaian informasi yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, bahkan memperkeruh situasi ketika masyarakat menghadapi persoalan keamanan dan konflik sosial.
Karena itu, sinergi antara kepolisian dan media perlu dibangun tanpa mengesampingkan independensi pers. Media tetap memiliki peran penting untuk mengawasi jalannya penegakan hukum, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta memberikan informasi yang berimbang kepada publik.
Melalui formula “JABAR AMAN”, Polda Jawa Barat mendorong terwujudnya pola pengamanan yang mengutamakan pencegahan, pemanfaatan teknologi, pertanggungjawaban hukum, serta pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
Keberhasilan menjaga keamanan Jawa Barat pada akhirnya membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat, disertai penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
**(Ivan Sukenda).