JAYAPURA, INFONASIONALNEWS.MY.ID – Pembangunan di Tanah Papua harus dimulai dari penguatan kualitas sumber daya manusia dan keluarga sebagai fondasi utama dalam melahirkan generasi yang berkarakter, berkualitas, sehat, dan berdaya saing.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Provinsi Papua, Moh. Iqbal Trihidayat, S.Sos.I., M.Si., saat menghadiri Simposium bertajuk “Menggagas Pembangunan Berkarakter dan Berdinamika di Tanah Papua” yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Forum Kerja Sama LSM Papua tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng. Simposium ini menjadi wadah dialog dan pertukaran gagasan antarpemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan Papua yang inklusif, berkarakter, serta berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Sejumlah unsur turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya tokoh masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, akademisi, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Papua, Selvina Y. Imbiri, SKM., MPH.
Dalam kesempatan tersebut, Moh. Iqbal Trihidayat menyampaikan apresiasi kepada Forum Kerja Sama LSM Papua atas inisiatif menyelenggarakan simposium yang mengangkat isu pembangunan berkarakter sebagai salah satu agenda strategis bagi masa depan Papua.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur melalui kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang dibangun sejak lingkungan keluarga.
“Pembangunan yang berkarakter dan berdinamika di Tanah Papua tidak bisa dilepaskan dari pembangunan manusianya, dan itu dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Keluarga yang berkualitas, berencana, dan sejahtera akan melahirkan generasi Papua yang berkarakter,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan berbasis keluarga dan kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan upaya mewujudkan sumber daya manusia Papua yang unggul. Karena itu, penguatan ketahanan keluarga, pengendalian penduduk, pencegahan perkawinan usia dini, serta percepatan penurunan stunting perlu menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan berkarakter sejalan dengan program-program prioritas Kemendukbangga/BKKBN, di antaranya Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), dan Lansia Berdaya (SIDAYA).
“Kalau kita bicara pembangunan berkarakter, maka kita bicara tentang pengendalian penduduk, pencegahan pernikahan usia dini, pencegahan stunting, dan penguatan ketahanan keluarga. Inilah yang selama ini menjadi fokus kerja kami bersama Dinas P3AKB Provinsi dan Kabupaten/Kota,” tambahnya.
Ia berharap, berbagai program tersebut dapat terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor agar intervensi pembangunan keluarga dan kependudukan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga di wilayah terpencil dan masyarakat adat di Tanah Papua.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua harus berakar pada budaya, adat istiadat, serta karakter masyarakat Papua.
Menurutnya, pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan dengan daerah lain karena Papua memiliki kekhasan sosial, budaya, dan kearifan lokal yang harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Pembangunan di Tanah Papua harus berakar pada budaya, adat, dan karakter orang Papua itu sendiri. Tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Oleh karena itu, forum seperti ini sangat penting untuk mendengarkan semua suara,” tegasnya.
Simposium tersebut juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, tokoh adat, dan perwakilan pemerintah. Diskusi membahas berbagai pemikiran serta rekomendasi strategis, khususnya terkait pentingnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang responsif terhadap dinamika sosial, budaya, dan persoalan kependudukan di Papua.
Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun kesamaan pandangan, sinergi, dan komitmen antarpemangku kepentingan untuk menghadirkan model pembangunan yang lebih kontekstual serta berpihak pada kebutuhan masyarakat Papua.
Partisipasi Kemendukbangga/BKKBN dalam simposium ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan keluarga dan kependudukan merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Kemajuan Papua tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas keluarga, karakter generasi muda, ketahanan sosial, serta kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, dunia pendidikan, dan organisasi keagamaan, pembangunan berkarakter di Tanah Papua diharapkan mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.(Red)