BANDUNG, INFONASIONALNEWS – Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat sinergi dengan Nahdlatul Ulama (NU) untuk mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan. Jejaring NU yang menjangkau pesantren, masjid, hingga lingkungan rukun warga (RW) dinilai memiliki potensi besar dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat membuka Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) II PCNU Kota Bandung di Aula Kantor PCNU Kota Bandung, Minggu (25/10/2026).
Farhan menegaskan, kemitraan antara pemerintah dan ulama merupakan bagian strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan ketentuan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai, aspirasi, serta kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, komunikasi dengan para ulama perlu dibangun sejak tahap awal perumusan kebijakan. Dengan begitu, masukan dan pertimbangan keagamaan maupun sosial dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
“Kerja sama atau kemitraan ini bersifat sangat strategis. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu harus mendapatkan validasi dari ulama,” ujar Farhan.
Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan, tidak sebatas melalui forum formal. Melalui komunikasi tersebut, potensi persoalan dapat dikenali lebih dini sehingga pemerintah dan ulama dapat bersama-sama mencari solusi.
“Kalau dianggap berpotensi melanggar sebuah prinsip atau mungkin melanggar sebuah hukum tertentu, maka dari awal sudah ada peringatan. Dan yang saya suka adalah tidak hanya peringatan, tapi kita sama-sama cari solusi,” katanya.
NU Diharapkan Jadi Mitra Pemberdayaan Warga
Farhan menilai, NU memiliki kekuatan sosial dan keagamaan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kepedulian sosial, partisipasi warga, serta kemandirian masyarakat.
Jejaring pesantren, pengajian, masjid, dan berbagai komunitas keagamaan dinilai dapat menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
“NU harus bisa menjadi, dalam tanda kutip, agen pemberdayaan pemerintah,” ucapnya.
Pemkot Bandung, lanjut Farhan, terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan melalui kolaborasi di tingkat kewilayahan dengan melibatkan camat, lurah, pengurus RW, dan masyarakat.
Salah satu upaya yang dijalankan adalah program Siskamling Siaga Bencana. Melalui program tersebut, Farhan turun langsung ke kelurahan untuk berdiskusi dengan lurah dan para ketua RW guna mengidentifikasi persoalan sekaligus mendorong penyelesaian yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Ia menilai, pendekatan kewilayahan dapat memperkuat kepemimpinan yang responsif sekaligus meningkatkan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menangani persoalan di lingkungannya.
“Kerja keras saya sebagai seorang wali kota ini makin lama makin ringan. Karena sekarang semangat kepemimpinan sudah menular ke camat dan lurah,” tuturnya.
Kolaborasi hingga Masjid dan Lingkungan RW
Farhan menjelaskan, penyelesaian persoalan masyarakat akan lebih efektif apabila warga dilibatkan secara aktif dan diberi ruang untuk mengembangkan solusi berdasarkan kondisi lingkungannya.
Dalam konteks tersebut, kolaborasi dengan NU diharapkan dapat memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, mengingat organisasi tersebut memiliki jaringan tokoh agama dan komunitas hingga tingkat lingkungan.
“Dengan jaringan Nahdlatul Ulama, para kiai sekalian sampai ke level-level masjid RW, kalau satu RW bisa lebih dari dua masjid, ini akan bisa membantu membangkitkan semangat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah setempat,” ujarnya.
Penguatan sinergi Pemkot Bandung dan PCNU Kota Bandung diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat penyelesaian persoalan dari tingkat lingkungan.
Kolaborasi tersebut juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, sehingga berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih dekat dengan kebutuhan warga.**(Ivan Sukenda).